Makassar, Sulsel – Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memaparkan hasil 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 dalam Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Rabu, 24 Mei 2023.
Semua Pemerintah Daerah di Sulsel turut memaparkan hasil aksi mereka dalam penilaian kinerja yang berlangsung di Hotel Maxone Makassar. Penilaian kinerja dibuka langsung Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Wakil Wali Kota Parepare selaku Ketua TPPS Parepare, H Pangerang Rahim yang memaparkan hasil 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Parepare pada 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di keanggotaan TPPS, Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe bertindak selaku pengarah, ketua adalah Wakil Wali Kota. Di jajaran Wakil Ketua ada tiga, yakni Sekda H Iwan Asaad, Kepala Bappeda, dan Ketua TP PKK Parepare. Sekretaris TPPS adalah Kepala Dinas PPKB Parepare. Sementara di bidang-bidang teknis masing-masing dikoordinir oleh Kepala SKPD dan pejabat terkait.
Dalam paparannya, Pangerang Rahim mengungkapkan, pada 2022 ada 5827 Balita jadi sasaran, 302 Balita sangat pendek, dan 779 Balita pendek. Sementara pada 2023, ada 7321 Balita jadi sasaran, 225 Balita sangat pendek, dan 784 Balita pendek.
Ada 8 aksi yang dilakukan Parepare, mulai Aksi 1 yaitu analisa situasi, Aksi 2 rencana kegiatan, Aksi 3 rembuk stunting. Rembuk Stunting ini mulai tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota. Kemudian Aksi 4 regulasi terkait percepatan penurunan stunting yaitu Perwali Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Berlanjut Aksi 5 yaitu pembinaan pelaku dan pemerintahan Kelurahan. Unsur pelaku adalah Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader Pembangunan Nasional, TPPS Kota, TPPS Kecamatan, TPPS Kelurahan.
Menyusul Aksi 6 yakni manajemen data, serta Aksi 7 pengukuran dan publikasi data stunting. Pelaksanaan audit stunting dilakukan di 4 Kecamatan oleh TPK dan Tim Teknis Audit Stunting Parepare yang selanjutnya dilakukan penilaian identitas risiko oleh tim pakar yang terdiri dari dokter spesialis anak, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, psikologi, dan ahli gizi. Terakhir Aksi 8 yaitu review kinerja tahunan. Output kegiatan yakni tercapai 41 kegiatan, dan tidak tercapai 12 kegiatan. Realisasi anggaran tercapai 38 kegiatan, tercapai dengan permasalahan 2 kegiatan, dan tidak tercapai 13 kegiatan.
“Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Lokus Tahun 2022 ini adalah penilaian dari hasil kerja Kota Parepare sepanjang tahun 2022. Jadi sangat penting keikutsertaan SKPD terkait dalam mensukseskan kegiatan ini,” kata Pangerang.
Di Parepare, menjadi Kelurahan Lokus pada 2023 adalah Kelurahan Lompoe, Lapadde, Bukit Harapan, Bukit Indah, Bumi Harapan. Dan di tahun 2024, Kelurahan Lapadde, Watang Soreang, Bukit Indah, Bukit Harapan, Ujung Lare, Watang Bacukiki, Lompoe.
Target nasional prevalensi stunting yang harus dicapai adalah 14% pada 2024. Sementara Parepare prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 sebesar 24,8% dan di tahun 2022 naik menjadi 27,1%.
Sedangkan menurut pelaporan program gizi Dinas Kesehatan Parepare melalui aplikasi eppgbm atau Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Parepare berhasil menurunkan angka stunting 13,79% pada 2022, dan menjadi 8,73% di pengukuran Februari 2023.
“Target yang ingin dicapai untuk cakupan Balita yang ditimbang berat badannya atau partisipasi masyarakat yaitu 75% di tahun 2022 dan 80% di tahun 2023. Di Kota Parepare untuk partisipasi masyarakat masih sekitar 62,41% di tahun 2022 dan 55% di pengukuran Februari tahun 2023. Bisa disimpulkan hampir sebagian sasaran di Kota Parepare tidak melakukan kunjungan ke Posyandu mengakibatkan tidak terpantaunya pertumbuhan bayi balita tersebut,” tandas Pangerang. (*)
