Beritasulsel com Makassar – Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama dan perjanjian bersama Bank Sulselbar serta badan Pertanahan Nasional (BPN) di Hotel Four Point Sheraton Makassar, 9 April 2019.
Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Basaria Panjaitan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Gubernur Sulsel H.M. Nurdin Abdullah.
Kegiatan MoU dengan Bank Sulselbar dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang diimplementasikan melalui aplikasi Pajak dan Retribusi secara Online.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara Perjanjian Kerja Sama dengan BPN difokuskan kepada: Sertifikasi Tanah/Asset Pemerintah, Pengintegrasian data Pertanahan dengan PBB Perkotaan/Perdesaan termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penggunaan Data Zonasi Nilai Tanah, serta Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap.
Basaria Panjaitan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sambutan sekaligus arahannya mengatakan bahwa kegiatan ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sesuai Perpres No. 54 Tahun 2018 yang meliputi Perizinan dan Tata Niaga Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.
disela acara Bupati Soppeng, H.A. Kaswadi Razak, SE sangat merespon baik dengan adanya Kerja Sama ini baik dengan Bank Sulselbar maupun dengan Badan Pertanahan Nasional,guna mengoptimalkan penerimaan daerah dengan sistem online sehingga kebocoran dapat diminimalisir, selain itu juga dapat mendorong tata kelola keuangan yang baik serta tertibnya aset pemerintah daerah.pungkasnya
Untuk diketahui tujuan dilaksanakannya pertemuan sekaligus Mou ini, adalah untuk Pencegahan Korupsi melalui Optimalisasi antara Pemda dengan Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasional, pencegahan akan lebih baik dibanding penindakan serta komitmen dari kepala daerah mengenai transparansi pengelolaan keuangan,(A2M)
