Beritasulsel.com – Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) mengapresiasi progres penyusunan Road Map Sistem Merit Kabupaten Sinjai.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto, SH, MH didepan para peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian yang bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kamis (24/10).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat, yang mewakili Gubernur saat membuka sosialisasi tersebut mengatakan bahwa sosialisasi penerapan sistem merit bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas, kompeten, netral, berintegrasi, dan berkinerja tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk itu, segenap ASN harus melakukan pembenahan birokrasi secara internal dan melakukan inovasi di bidang pelayanan publik, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Abdul Hayat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Drs. Akbar, M.Si selaku anggota tim penilai mandiri sistem merit mengatakan bahwa Kabupaten Sinjai akan terus melakukan upaya peningkatan manajemen ASN sesuai dengan 8 aspek penilaian yg ada pada sistem merit tersebut.
Senada dengan itu, Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) Kabupaten Sinjai, Lukman Mannan, S.IP, M.Si menjelaskan bahwa untuk penyusunan roadmap sistem merit sampai saat ini menunggu hasil verifikasi dari KASN atas penilaian mandiri yang dilakukan oleh tim penilai mandiri sistem merit Kabupaten Sinjai. Aspek penilaian telah diunggah masuk ke aplikasi Sipinter berikut dokumen-dokumen pendukungnya.
“Kami dari BPKSDMA selaku instansi yg menangani Sistem Merit, terus melakukan pemutakhiran data dan dokumen ke aplikasi Sipinter agar penilaian sistem merit Kabupaten Sinjai dapat meraih kategori 4 yaitu Sangat Baik”, ungkap Lukman.
Tampil sebagai narasumber pada kegiatan tersebut Komisioner KASN, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi, dan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, dan Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) KPK. (Sambar)
