Beritasulsel.com – Seorang nasabah BFI Finance Cabang Parepare, Sulawesi Selatan, bernama Dirma, mengeluhkan penolakan pembayaran tunggakan angsuran sepeda motor miliknya. Padahal, ia mengaku telah menyiapkan dana untuk membayar dua bulan tunggakan setelah sebelumnya diminta menitipkan kendaraannya di kantor perusahaan pembiayaan tersebut.

Dirma mengaku kecewa karena saat mendatangi kantor BFI Finance Cabang Parepare pada Jumat (13/11/2026) untuk membayar tunggakan, pihak perusahaan justru meminta dirinya melunasi seluruh sisa kewajiban pembiayaan.

“Saya datang dengan niat membayar tunggakan dua bulan. Tetapi pembayaran itu ditolak dan saya justru diminta melunasi seluruh sisa pembiayaan sebanyak 20 bulan,” ungkap Dirma.

Dirma menjelaskan, dirinya mengambil pembiayaan sepeda motor dengan tenor 24 bulan dan jadwal pembayaran setiap tanggal 21. Dari total masa pembiayaan tersebut, ia mengaku telah membayar angsuran selama empat bulan.

Persoalan muncul ketika dirinya mengalami keterlambatan pembayaran untuk angsuran Agustus dan September 2026.

Menurut pengakuannya, setelah mengalami tunggakan, pihak BFI mendatangi dirinya dan meminta agar sepeda motor tersebut dititipkan sementara di kantor cabang sampai dirinya memiliki dana untuk membayar kewajiban yang tertunggak.

“Saya disuruh titip dulu motornya di kantor. Katanya, nanti kalau sudah ada uang untuk membayar tunggakan, motor bisa dibawa pulang. Saya ikuti karena memang masih berniat melanjutkan cicilan,” tuturnya.

Dirma kemudian menyerahkan sepeda motornya ke kantor BFI Finance Cabang Parepare pada 29 Oktober 2026.

Namun, ketika kembali pada 13 November 2026 dengan membawa uang untuk membayar dua bulan tunggakan, ia mengaku justru mendapat penolakan.

Selain penolakan pembayaran, Dirma juga mempertanyakan prosedur pemberian Surat Peringatan (SP) yang menjadi alasan pihak perusahaan dalam menangani tunggakannya.

Ia mengaku tidak pernah menerima SP1 dan SP2 dalam bentuk surat fisik. Pihak BFI, menurutnya, hanya memperlihatkan bukti berupa notifikasi pesan singkat (SMS).

“Saya tidak pernah menerima surat fisik SP1 dan SP2. Yang diperlihatkan hanya bukti SMS notifikasi. Pesan itu juga tidak pernah saya buka karena saya kira hanya pemberitahuan tagihan biasa,” jelasnya.

Dirma semakin mempertanyakan keabsahan pemberitahuan tersebut setelah mengetahui tanggal pengiriman SP1 yang disebut pihak perusahaan adalah 11 Agustus 2026.

Padahal, menurutnya, tanggal jatuh tempo angsuran setiap bulan adalah tanggal 21.

“Kalau jatuh tempo saya tanggal 21, kenapa SP1 sudah dikirim tanggal 11 Agustus? Itu kan sebelum saya terlambat membayar angsuran Agustus,” katanya.

Ia juga mempersoalkan surat pernyataan yang diminta untuk ditandatangani karena menurut pengakuannya tidak mencantumkan tanggal.

Kondisi tersebut membuat Dirma merasa dirugikan. Ia mengaku awalnya bersedia menitipkan kendaraan karena mendapat penjelasan bahwa motor dapat diambil kembali setelah tunggakan dibayar.

Namun, ketika dana pembayaran sudah tersedia, ia justru diminta melunasi seluruh sisa pembiayaan.

Sementara itu, Supervisor BFI Finance Cabang Parepare, Syamsuddin, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pemberitahuan SP1 dan SP2 dilakukan secara otomatis melalui sistem perusahaan.

Menurutnya, pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui SMS, pesan singkat, atau WhatsApp ke nomor telepon yang terdaftar dalam data nasabah.

“Untuk SP3 aturannya bersifat wajib fisik, sementara SP1 dan SP2 biasanya dikirimkan melalui SMS atau chat,” jelas Syamsuddin saat ditemui di kantornya, Jumat (13/11/2026).

Ia menerangkan, sistem perusahaan akan memproses pemberitahuan secara otomatis ketika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Sementara SP3 disampaikan secara fisik melalui pemberitahuan atau kunjungan langsung sebagai tahapan lanjutan.

Syamsuddin juga menjelaskan mengenai ketentuan denda dan mekanisme pembayaran angsuran yang telah melewati tanggal jatuh tempo.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum menjawab secara terperinci sejumlah pertanyaan nasabah, terutama mengenai dasar penolakan pembayaran dua bulan tunggakan, alasan permintaan pelunasan seluruh sisa pembiayaan, serta kesepakatan penitipan kendaraan yang disebut Dirma.

Persoalan ini turut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam praktik perusahaan pembiayaan.

Dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, pelaku usaha jasa keuangan diwajibkan menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, serta penanganan pengaduan konsumen.

Selain itu, mekanisme penagihan dan eksekusi jaminan fidusia juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi jaminan fidusia harus mengikuti mekanisme hukum melalui pengadilan.

Karena itu, persoalan penitipan kendaraan yang dialami Dirma perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk apakah penyerahan kendaraan tersebut benar-benar didasarkan pada kesepakatan sukarela dan bagaimana status kendaraan setelah diserahkan kepada perusahaan.

Dirma juga mempertanyakan besaran denda yang tercantum dalam notifikasi, masing-masing Rp555.615 dan Rp597.417, sementara angsuran bulanannya sekitar Rp1,2 juta. Ia berharap perhitungan denda tersebut dapat dijelaskan secara transparan berdasarkan perjanjian pembiayaan.

Dirma mengaku telah menyampaikan pengaduan kepada layanan Customer Care BFI Finance Pusat melalui nomor 1500018 dan email customercare@bfi.co.id dengan mencantumkan nomor kontrak 4522600224.

Ia berharap OJK Sulawesi Selatan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Parepare dapat menindaklanjuti keluhannya agar memperoleh kepastian penyelesaian.

“Saya hanya ingin membayar tunggakan dua bulan dan melanjutkan cicilan untuk 20 bulan berikutnya. Jangan langsung dipaksa melunasi semuanya. Motor itu masih saya butuhkan untuk bekerja,” pungkasnya. (*)