Beritasulsel.com – Gabungan partai politik di Kota Parepare tegas menyuarakan menolak pergantian Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali. Pergantian dinilai justru akan mengganggu stabilitas politik di Parepare jelang Pilkada.
Suara tegas ini menyusul beredarnya di media sosial postingan SK Mendagri tentang pemberhentian Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali, dan pengangkatan Abdul Hayat sebagai Pj Wali Kota pengganti.
Penegasan diungkap oleh gabungan parpol di antaranya Partai Nasdem, PKB, PKS, PAN, PDIP, Hanura, dan PSI di salah satu kafe di Parepare, Sabtu malam (14/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para elite parpol yang hadir di antaranya Ketua DPD PKS Parepare Muh Samsir Husain bersama Jubirnya Sappe, Ketua DPC PKB Parepare Andi Muh Fudail bersama legislator PKB Hasib Hasyim, Sekretaris DPD PAN Parepare Sapar Muchtar bersama elite PAN Kurtafati, Wakil Sekretaris DPD Nasdem Parepare Abd Salam Latif, elite DPC Hanura Parepare Sri Tanty Mariani, elite PDIP Parepare Satriya, hingga Ketua DPD PSI Parepare Syamsul Rijal Madani.
Semua elite parpol menyatakan sepakat menolak pergantian Pj Wali Kota. “Kami gabungan partai politik di Parepare menolak pergantian Penjabat Wali Kota Parepare di saat tahapan Pilkada sudah masuk. Kami menyatakan tidak setuju karena seharusnya Parepare sekarang dibangun dengan situasi kondusif, keamanan terjaga. Tentunya karena pergantian ini kami mencurigai ada hal-hal atau ada oknum yang bermain untuk diuntungkan dengan Pj Wali Kota yang baru. Sepakat!,” seru Sappe yang menjadi juru bicara disambut teriakan “Sepakat” oleh seluruh elite parpol yang hadir.
Dalam kesempatan itu juga, Andi Fudail yang merupakan legislator PKB meminta agar Mendagri mengevaluasi dan membatalkan SK pergantian Pj Wali Kota tersebut. Dia berharap agar Pj Wali Kota sekarang tetap bisa melanjutkan tugasnya hingga berakhir pada 31 Oktober 2024 nanti.
“Apalagi kondisi sekarang Parepare kondusif. Biarlah Pilkada berjalan aman dan tentram. Dan tentunya tidak ada hal-hal yang bisa membuat Parepare ricuh karena persoalan Pj ini,” tegas Fudail.
Fudail sempat menyinggung track record Abdul Hayat, calon Pj Wali Kota yang baru, mantan Sekda Provinsi Sulsel disebut sempat bermasalah. “Pastinya Parepare tidak mau dipimpin oleh Pj Wali Kota yang punya masalah,” imbuh Fudail.
Penegasan sama diungkap Ketua PKS Parepare, Muh Samsir Husain, bahwa tidak ada alasan mendasar untuk mengganti Pj Wali Kota saat ini. “Apalagi masa jabatan beliau belum berakhir. Jadi diindikasi ada kepentingan politik tertentu di sini untuk mengganti Pj Wali Kota,” tekan Samsir.
Dia menilai Akbar Ali selama ini sudah menunjukkan netralitasnya, menginstruksikan jajaran ASN untuk netral, serta memposisikan dirinya sebagai Pj Wali Kota yang baik mengayomi semua kalangan. “Jadi kami minta sebaiknya Mendagri membatalkan dulu SK pergantiannya. Biarkan beliau melanjutkan tugas-tugasnya sampai berakhir masa jabatannya. Bahkan kalau perlu sampai selesai Pilkada untuk memastikan situasi aman dan kondusif tetap terjaga,” pinta Samsir.
Hal sama ditekankan Ketua PSI Parepare Syamsul Rijal Madani. Dia menilai pergantian Pj Wali Kota tidak relevan untuk kondisi saat ini. Yang pastinya akan menimbulkan gejolak dan dinamika. Penggantinya pun nanti masih butuh penyesuaian di saat memasuki tahapan-tahapan penting Pilkada.
“Apalagi kami menilai kinerja Pak Pj Wali Kota saat ini sudah luar biasa. Kami dari PSI, partainya anak muda merespons positif karena Parepare hari ini ramah dengan banyaknya kegiatan. Kegiatan-kegiatan oleh Pj Wali Kota itu berdampak pada menggeliatnya industri kreatif anak muda di Parepare,” kata Rijal.
Sementara legislator Hanura Sri Tanty, selain menegaskan penolakan pergantian Pj Wali Kota, juga mengisyaratkan akan turunnya sejumlah massa ke jalan untuk menyuarakan penolakan yang sama.
Dukungan kuat untuk penolakan pergantian Pj Wali Kota itu turut disuarakan oleh tokoh masyarakat yang merupakan Ketua Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Parepare, H Syamsul Latanro (HSL).
HSL menilai pergantian Pj Wali Kota saat ini justru adalah keputusan yang gegabah di tengah berlangsungnya proses Pilkada. “Seharusnya Mendagri menjaga agar proses Pilkada yang berjalan saat ini agar tetap aman dan kondusif. Pertahankan Pj Wali Kota yang sudah menjaga proses Pilkada berjalan baik, aman kondusif, dan sudah menunjukkan netralitasnya. Dan yang mengkhawatirkan adalah Pj Wali Kota pengganti nantinya adalah pesanan dari salah satu paslon tertentu, dan itu akan membuat situasi menjadi tidak kondusif,” tandas HSL. (*)
