Beritasulsel.com – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam kelompok Masyarakat Lingkar Tambang menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polres Enrekang, Sulawesi Selatan. Senin, 9/3/2026.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut pencopotan Kapolres Enrekang AKBP Hari Budiyanto serta meminta izin tambang emas di Kabupaten Enrekang dicabut.
Aksi tersebut berkaitan dengan insiden pemukulan terhadap seorang warga negara asing (WNA) yang sebelumnya melakukan kunjungan ke lokasi tambang emas di wilayah tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Misbah, menilai insiden pemukulan terhadap WNA itu diduga tidak terlepas dari adanya “permainan” antara pihak kepolisian dan investor tambang.
Menurutnya, kunjungan WNA ke wilayah konsesi tambang dinilai janggal karena dilakukan tanpa pengawalan aparat, sementara kondisi masyarakat di Kabupaten Enrekang, khususnya di wilayah Kecamatan Cendana, masih menolak aktivitas tambang emas.
“Ketika mereka masuk ke wilayah konsesi untuk mengambil sampel, pihak kepolisian mengatakan WNA tersebut tidak pernah meminta pengawalan ke Polres Enrekang. Namun kami memiliki bukti dokumentasi bahwa sehari sebelum mereka masuk ke lokasi, ada pertemuan antara Kasat Reskrim dengan perwakilan WNA tersebut,” kata Misbah dalam orasinya.
Ia menyebut pertemuan tersebut patut dicurigai dan diduga berkaitan dengan rangkaian peristiwa yang berujung pada pemukulan terhadap WNA tersebut.
Misbah juga mempertanyakan keberanian WNA itu memasuki wilayah yang menurutnya sedang tidak kondusif akibat penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang emas.
“Saya sangat heran bagaimana WNA berani masuk ke wilayah Cendana yang jelas belum kondusif karena penolakan masyarakat terhadap tambang emas, tanpa adanya pengawalan dari kepolisian,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai aparat kepolisian telah lalai dalam mengantisipasi potensi konflik yang bisa terjadi di lapangan.
Menurutnya, pihak kepolisian mengetahui keberadaan WNA serta tujuan kedatangannya yang berkaitan dengan aktivitas tambang emas, sementara kondisi masyarakat setempat masih menolak rencana tersebut.
“Justru kami curiga persoalan ini disetting untuk mengkriminalisasi masyarakat,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan tuntutan agar Kasat Reskrim Polres Enrekang dicopot dari jabatannya serta mendesak pemerintah mencabut izin tambang emas yang menjadi polemik di wilayah tersebut. (*)
