Beritasulsel.com – Dampak efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat berimbas ke Kota Parepare. Lebih dari Rp 28 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mengucur. Akibatnya, sejumlah proyek fisik tidak akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini.
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir mengungkap, sebanyak Rp 28,8 miliar DAK tidak akan kucur imbas program efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat.
“Semua serba efisiensi, kita di Parepare Rp 28,8 miliar DAK tidak kucur,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kata Kaharuddin, rencananya pihak DPRD akan mempercepat anggaran perubahan untuk penyesuaian kekurangan anggaran. Apalagi sejumlah proyek fisik tidak bisa dilakukan akibat efisiensi tersebut.
“Termasuk perjalanan dinas DPRD itu dipotong hingga 50 persen, perayaan HUT Kota hanya digelar sederhana melalui Paripurna DPRD, tidak ada lagi ceremony seperti biasanya,” paparnya.
Kaharuddin mengaku efisiensi anggaran juga berakibat pada melambatnya perputaran ekonomi hingga menyebabkan inflasi. Karena itu, dirinya meminta, proyek yang akan berjalan tahun ini harus melibatkan pekerja lokal.
“Efisiensi anggaran ini juga akan berakibat pada perputaran ekonomi yang melambat, pasti daya beli masyarakat turun hingga menyebabkan inflasi,” bebernya.
“Satu solusinya, proyek fisik harus melibatkan pekerja lokal, jangan ambil pekerja dari luar, supaya perputaran uang terjadi didaerah sendiri,” imbuh legislator Golkar itu. (*)
