BERITASULSEL com Makassar,Bupati Wajo DR. H.Amran Mahmud,S.Sos.,M.Si menghadiri kegiatan ini, kegiatan ini sendiri diinisiasi oleh Korsupgah KPK, menjadikan target Penertiban Aset Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya di Kabupaten Wajo, dilaksanakan di Hotel Four Point Makassar Selasa, 9 April 2019.
Dihadiri oleh Pimpinan KPK Basariah Panjaitan, Gubernur Sulawesi Selatan Prof.Dr. Ir. H.Nurdin Abbdullah, M.Agr , Forkompinda se Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD se Sulawesi Selatan, Forkompinda se-Sulselbar, Direktur BPD Sulselbar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan melalui Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program Pemberantasan Korupsi dilaksanakan terhadap 9 sektor, yaitu: (1). Perencanaan dan Penganggaran APBD; (2). Pengadaan Barang dan Jasa; (3). Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (4). Kapabilitas APIP; (5). Dana Desa; (6). Manajemen ASN; (7). Optimalisasi Pendapatan Daerah; (8). Manajemen Aset Daerah; (9). Sektor Tematik.
Utamanya dalam sektor Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah, KPK mendorong seluruh Kepala Daerah di Sulawesi Selatan untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasional.
Fokus utama kerjasama dengan Bank Sulselbar adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui implementasi aplikasi online sebagai alat perekaman pajak daerah yang akan dipasang pada Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir. Melalui aplikasi tersebut diharapkan pajak daerah dapat dipantau secara real time dan dapat digunakan sebagai alat rekam untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak.
Adapun fokus kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut: (1). Sertifikasi Tanah Pemerintah; (2). Koneksi host to host untuk PBB dan BPHTB; (3). Penggunaan Data Bersama Zonasi Nilai Tanah; dan (4). Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap.
Tujuan dari point 1 adalah untuk mendorong penertiban aset Pemerintah Daerah (terutama tanah), dalam konteks Pengamanan aset daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Point 2 sampai dengan 3 merupakan langkah untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah, terutama di Kabupaten/ Kota.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan Workshop Implementasi host to host PBB/BPHTB Bapenda-BPN se Provinsi Sulawesi Selatan dengan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/ BPN.
Dalam melaksanakan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah.
KPK menggandeng instansi penegak hukum lain yaitu Kejaksaan dan Kepolisian untuk bersama-sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.(A2M)
(Humas Pemkab Wajo)
