Beritasulsel.com – Wakil Gubernur Sulawesi-Selatan, Andi Sudirman Sulaiman membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulsel tahun 2019 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Senin, (9/12).
Rapat tersebut dihadiri oleh 13 Wakil Bupati Provinsi Sulsel diantaranya, Wakil Bupati Toraja Utara, Wakil Bupati Pinrang, Wakil Bupati Enrekang, Wakil Walikota Palopo, Wakil Bupati Sinjai, Wakil Bupati Bulukumba, Wakil Bupati Pangkep, Wakil Bupati Jeneponto, Wakil Bupati Wajo, Wakil Bupati Luwu, Wakil Walikota Parepare.
Rapat koordinasi diselenggarakan dalam rangka peningkatan koordinasi terkait upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan dan pemanfaatan satu data basis terpadu yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial masing-masing Kabupaten/Kota dalam rangka penajaman ketepatan sasaran penerima manfaat khususnya penduduk miskin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatannya, Wagub Sulsel, Andi Sudirman mengatakan, bahwa alhamdulillah jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan Maret 2019 sebesar 767,80 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 24,83 ribu jiwa jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2018.
Persentase penduduk miskin juga turun dari 9,06 persen kondisi Maret 2018 menjadi 8,69 persen pada Maret 2019. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan baik daerah perkotaan maupun perdesaan selama periode Maret 2018 – Maret 2019.
“Jadi kita harus memverifikasi validasi data terlebih dahulu, dan kita juga meminta agar disisir sampai ke desa untuk memperbaiki datanya kembali. Jika dulunya penerima manfaat, sekarang sudah lepas otomatis berubah datanya, ini yang kita mau,” ucap Andi Sudirman.
Ia juga menambahkan, bahwa sejak pertama kali masuk, ia sudah memperbaiki data tersebut dan sudah sisir semua, ke Kadis Sosial untuk membantu validasi data dan itu terus dilakukan.
Untuk itu kata Andi Sudirman, ia meminta kepada Kabupaten/Kota untuk lebih aktif lagi. Karena, sebagian dari mereka adalah sentralnya karena dominasi adalah pengusulannya dari bawah.
“Kami berharap agar ada pendekatan dari Kepala Daerah. Kadisnya turun ke bawah untuk pendampingan mengenai data tersebut minimal random chek,” ungkapnya. (RIS/BSS)
