Beritasulsel.com,Sinjai-Rekomendasi Partai Politik (Parpol) untuk kandidat yang akan bertarung pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sinjai 2024 hingga saat ini belum juga final. Dinamika politik tarik ulur bisa saja menjadi arena dan strategi para elit pemangku kepentingan.
Dari sembilan Parpol pemilik kursi di Legislatif, belum ada satupun yang menerbitkan rekomendasi untuk mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai jelang pendaftaran di KPU pada akhir Agustus bulan depan. Entah, gamang atau melihat kemampuan finansial.
Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Lukman Irwan menilai beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab Parpol belum memberikan rekomendasi kepada masing-masing kandidat diantaranya tentang kesesuaian kepentingan partai dan visi misi yang akan diperjuangkan oleh calon usungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebab, Partai politik dalam menentukan calon yang akan diusung dalam pilkada tentunya melalui berbagai proses hingga tahapan di internal yang menjadi saringan bagi Partai.
“Partai Politik juga tentunya akan melihat bagaimana kemampuan finansial serta kemampuan strategis politik yang dimiliki oleh setiap calon untuk bisa memenangkan kontestasi pilkada nantinya,” ujarnya kepada Beritasulsel.com, Kamis (25/7/2024).
Selain itu Partai Politik kata Andi Lukman, biasanya menjalankan Politik wait and see melihat bagaimana peta koalisi partai yang mampu digaet oleh seorang calon untuk memenuhi ketentuan syarat minimal kursi atau syarat minimal perolehan suara sehingga bisa menentukan positioning politik partai dalam proses kontestasi nantinya.
“Strategi menahan surat rekomendasi usungan juga bisa menjadi arena politik bagi partai untuk menaikkan nilai Bargaining finansial kepada calon tetapi tentunya ini mengandung resiko,”ungkap Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas itu.
Kondisi ini menurutnya, bisa saja Parpol di masa Injury Time akan kehilangan figur-figur yang memiliki kompetensi dan kekuatan elektoral tinggi.
“Saya kira Parpol mencoba melihat dinamika yang terjadi di tingkat daerah dan pusat serta survey elektabilitas yang paling terakhir sebelum menerbitkan rekomendasi untuk memastikan figur yang diusung betul-betul memiliki potensi besar memenangkan pertarungan di Pemilihan Kepala Daerah 2024 ini,” kata Akademisi Asal Kabupaten Sinjai itu.
Soal potensi Koalisi Indonesia Merdeka (KIM) kemungkinan bisa saja terjadi di Pilkada Sinjai. Tentunya, peluang komunikasi politik sangat terbuka diantara petinggi partai tetapi ini akan sangat cair karena masing-masing daerah memiliki karakteristik dan pemilihnya serta pengaruh figur yang akan berkontestasi.
“Jadi sangat terbuka peluang terbentuknya koalisi di pilkada tidak linear dengan koalisi partai di pilpres kemarin sebab partai juga punya kalkulasi politik yang didasarkan pada elektabilitas figur di daerah dan kemampuan finansial yang dimiliki,” demikian kata Andi Lukman. (***)
