Pencatutan identitas kependudukan milik warga Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng oleh Tim Sukses Tamsil Linrung (Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024), menuai protes keras pemilik indentitas tersebut.
Pemilik identitas tersebut (Yudha Jaya SH) merasa sangat keberatan dan dirugikan hak politiknya karena identitasnya digunakan tanpa sepengetahuannya.
“Ya, jelas saya keberatan. Karena Hak Politik saya dirampas dan itu sangat merugikan saya pribadi”, kata Yudha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya heran, kenapa tiba-tiba identitas saya muncul sebagai pendukung Tamsil Linrung pada tanggal 28 Desember 2022 lalu. Padahal saya tidak merasa menjadi pendukung Tamsil Linrung sebagai Calon Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 nanti”, ungkap Yudha Jaya kepada Beritasulsel.com via whatsapp. Rabu, 29 Maret 2023.
Yudha menjelaskan bahwa saat itu dia dihubungi via telpon dari pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng pada hari Selasa (28 Maret 2023) sekitar pukul 16:40 Wita untuk diminta klarifikasi terkait identitasnya sebagai pendukung Tamsil Linrung sebagai calon anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2024.
“Setelah saya mendapatkan informasi itu, pada saat itu juga saya langsung mendatangi Kantor Panwaslu Kecamatan Eremerasa untuk melakukan klarifikasi dan menjelaskan bahwa saya tidak pernah menyerahkan indentitas kependudukan atau Kartu Tanda penduduk (KTP) saya ke pihak Tamsil Linrung atau tim suksesnya di Kabupaten Bantaeng atau dimanapun sebagai pendukung kepentingan politiknya”, jelas Yudha.
“Secara Hak Politik, saya sangat dirugikan oleh pihak Tamsil Linrung maupun tim suksesnya yang ada di Sulawesi Selatan dan ini saya anggap mafia politik yang dipertontonkan pihak Tamsil Linrung atau tim suksesnya”, kata Yudha Jaya.
“Semua warga negara berhak menentukan pilihan politiknya masing-masing dan bukan dengan cara kotor yakni pencatutan identitas seseorang”, jelas Yudha.
Mantan Aktivis yang dikenal sangat vokal ini berharap ada sanksi tegas atas perbuatan pencatutan identitas pribadi ini dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Tamsil Linrung atau tim suksesnya.
“Karena tidak menutup kemungkinan, akan ada banyak korban-korban lainya”, kata Yudha.
Dia juga mengatakan bahwa perbuatan pencatutan identitas itu jelas melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
“Ada sanksi tegas jika terbukti adanya dukungan palsu yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 520 yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260, dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)“, jelas Yudha Jaya SH.
