Beritasulsel.com – Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu (ASATU) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis, 20 Januari 2022. Mereka menuntut keseriusan anggota legislatif dalam mengawal aspirasi masyarakat terkait kelangkaan pupuk subsidi.
Menurutnya, kondisi pertanian hari ini, itu seolah tidak diperdulikan oleh pemerintah, terkusus di Kabupaten Bulukumba dengan keresahan para petani terhadap pupuk Subsidi.
Selain pupuk subsidi langka, menurutnya ada beberapa petani yang membayar di atas Harga Ecer Tertinggi (HET) untuk mendapatkan pupuk subsidi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagaimana mungkin petani kita dapat produktif dan sejahtera jika setiap musim tanam tiba-tiba pupuk subsidi sangat sulit didapatkan seolah ini disembunyikan, ada lagi kita dapat tapi harganya sangat tinggi bahkan melampaui HET,” Tegasnya.
Selain itu Tri Wahyudi sebagai jenderal lapangan pada aksi tersebut mendesak anggota DPRD untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian Bulukumba serta para distributor pupuk subsidi, “Bisa tidak kakanda dewan menghadirkan pihak Dinas Pertanian untuk hadir di tempat ini biar kita evaluasi bersama persoalan ini,” ungkap Try.
Dirinya juga meminta agar Dinas Pertanian dapat dihadirkan dan membuka salinan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) se Kabupaten Bulukumba.
“Agar jelas berapa kuota kebutuhan pupuk subsidi petani kita di Bulukumba,” kata dia.
Sementara itu penerima aspirasi, Muhammad Tamrin mengungkapkan bahwa semua pengecer pupuk subsidi itu harus menyalurkan berdasarkan data RDKK dari kelompok tani, menurutnya yang banyak bermasalah dimasyarakat itu adalah petani yang tidak terdaftar dalam RDKK lalu kemudian menuntut pupuk subsidi.
“Itu biasa masyarakat tani kalau dimintai KTP dia tidak menyetor, lalu pada saat penyaluran pupuk subsidi namanya tidak terdaftar dalam RDKK dan menuntut juga pupuk subsidi, biasanya begitu yang banyak bermasalah di bawah,” jelas dia.
Anggota DPRD fraksi Nasdem itu juga mengajak demonstran untuk sama-sama memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait mekanisme penyaluran pupuk subsidi tersebut.
“Kalau ada masyarakat yang terdaftar dalam RDKK dan tidak mendapatkan, itu baru pelanggaran” jelas Thamrin.
Di tempat yang sama, Zulkipli Saiye menyatakan bahwa pupuk subsidi itu tidak pernah hilang ataupun langkah. Anggota DPRD komisi C itu menduga hanya terjadi keterlambatan dalam pendistribusian, menurutnya terjadi selisih waktu antara musim tanam petani di Bulukumba dengan waktu pendistribusian.
“Petani kita itu kan menanam di waktu barat (musim penghujan), kondisi cuaca pada musim ini tidak stabil, seperti kita ketahui juga ombak di laut kencang, bisa saja itu yang membuat terlambatnya pengiriman barang (Pupuk) ke Bulukumba,” tutur Sulkifli.
“Perlu diketahui bersama bahwa pendistribusian pupuk itu melalui jalur laut dari Kalimantan menuju Kabupaten Bulukumba,” jelas Sulkifli menandaskan.
Rep: Hendra Wiranto
Red: Heri
