Lembaga PATI Demo Polres Bulukumba, Desak Kapolres Sikat Mafia dan Pelangsir BBM

BULUKUMBA – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Bulukumba, Senin (14/9/2026).

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas maraknya dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dalam tuntutannya, Lembaga PATI mendesak Kapolres Bulukumba beserta jajaran untuk bertindak tegas terhadap para “pelangsir” BBM yang mengoperasikan kendaraan bermotor dengan tangki yang telah dimodifikasi.

Lihat Juga:

Karyawan di Bulukumba! Diam-diam Curi Kopra Milik Majikan, Uangnya Dipakai Judi

Selain itu, mereka menuntut penindakan hukum terhadap oknum pengelola maupun operator SPBU nakal yang disinyalir melayani pembelian BBM subsidi melampaui batas kewajaran.

Koordinator lapangan aksi menyampaikan bahwa kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar di Bulukumba saat ini telah memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.

Kondisi ini dinilai sangat merugikan mobilitas publik serta berdampak buruk pada mata pencaharian petani, nelayan, dan pengemudi angkutan umum.

Lihat Juga:

Pemotor di Bulukumba Tewas Terlindas Tronton Setelah Jatuh Saat Menyalip dari Sisi Kiri

Dalam lembaran pernyataan sikap resmi yang ditandatangani oleh Agus Salim Jihank selaku Penanggung Jawab Aksi, Ibrahim Ilyas selaku Jendral Lapangan, dan Hnsi sebagai Koordinator Lapangan, Lembaga PATI menyuarakan enam poin utama tuntutan:

1. Desakan kepada Kapolres Bulukumba untuk melakukan penindakan tegas terhadap praktik pelangsiran dan penimbunan BBM.

2. Penindakan hukum terhadap pemilik kendaraan bertangki modifikasi (pelangsir).

Lihat Juga:

Asyik Berswafoto, Siswi SMA Jatuh dan Hilang Terseret Ombak di Pantai Apparalang

3. Proses hukum bagi pengelola dan operator SPBU nakal yang bekerja sama dengan oknum pelangsir.

4. Pemberian sanksi berat berupa denda hingga pencabutan izin usaha bagi SPBU yang melayani pembelian tanpa surat rekomendasi resmi, serta penertiban antrean BBM yang berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.

5. Pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Bulukumba ke SPBU dan pangkalan/distributor elpiji 3 kg.

6. Penempatan personel kepolisian secara terbuka di setiap SPBU untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Massa aksi menegaskan akan terus memantau dan mengawal kinerja instansi penegak hukum serta pihak terkait demi memastikan tata kelola BBM di Kabupaten Bulukumba berjalan transparan dan berkeadilan bagi masyarakat. (***)