Makassar, Sulsel – DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan menunjukkan ketegasan dan keseriusan menertibkan kader kadernya yang tidak sejalan dengan kebijakan DPP Partai Golkar.
Atas tindakannya melawan usungan partai, legislator Golkar DPRD Sulsel asal Tana Toraja, John Rende Mangontan (JRM), kini dicopot dari jabatan. Baik sebagai Ketua Komisi D bidang pembangunan, maupun sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Sulsel.
Hal itu dibenarkan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Rahman Pina. “Iya betul. Ini bentuk pembinaan kepada anggota fraksi yang tidak taat menjalankan perintah partai. Baik yang terkait Pilkada, maupun kebijakan partai lainnya,” ungkal Rahman Pina, Senin, 7 Desember 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Surat pencopotan John Rende itu, telah disampaikan ke Ketua DPRD untuk ditindaklanjuti. “Sudah, sudah. Suratnya sudah di meja Bu Ketua DPRD,” kata Rahman.
Mantan legislator DPRD Makassar dua periode ini mengemukakan, fraksi sebagai perpanjangan tangan partai, ingin semua anggota fraksi bisa tertib dan tidak keluar dari arah kebijakan yang telah diputuskan. Kebijakan ini juga untuk menjaga wibawa dan marwah Partai Golkar sebagai partai besar.
“Tidak boleh ada bergerak atas keinginan sendiri. Sebagai partai besar, modern, dan disegani. Aturan partai harus ditegakkan, dan menjadi warning bagi kader lainnya,” tegas Rahman Pina yang juga Ketua AMPG Sulsel.
Sebelumnya, John Rende dianggap melawan putusan partai saat menghadiri konsolidasi pemenangan usungan Golkar di Tana Toraja awal pekan lalu. Dia ogah mengangkat dua jari simbol nomor urut Nicodemus Biringkanae-Victor Datuan Batara (Nico-Victor) yang diusung Golkar. Walaupun akhirnya menurut setelah dipaksa oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe untuk mengangkat dua jari di depan pengurus Golkar Tana Toraja.
Setelah kasus tersebut, John Rende menyampaikan permohonan maaf. Namun selepas acara itu, John Rende malah hadir lagi di acara kampanye kandidat lain dan menjelek jelekkan jagoan Golkar. Dia juga menyampaikan kalau perlawanannya itu didukung DPP dan Mahkamah Partai Golkar.
Ditanya terkait kemungkinan adanya PAW John Rende, Rahman Pina menyerahkan ke DPD I Golkar. “Itu kewenangan partai. Tugas kami di fraksi sebagai etalase terdepan adalah mengamankan setiap kebijakan partai,” tandas Rahman Pina. (*)
