Beritasulsel.com — Perum Bulog Kantor Cabang Parepare menggelar kegiatan sosialisasi dan evaluasi penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersama para mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di wilayah Kota Parepare di Lagota Cafe and Resto. Selasa, 3/11/2026.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali regulasi serta ketentuan distribusi kepada sekitar 150 mitra RPK.
Pimpinan Perum Bulog Kota Parepare, Rahmi Mangerang, menegaskan bahwa pihaknya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi tegas berupa blacklist atau pencabutan status mitra (sanksi suspend) jika ditemukan adanya pelanggaran dalam penyaluran beras SPHP di lapangan.
“Kami sudah tekankan tadi, jika ada pelanggaran akan kami blacklist atau suspend. Kami sudah ingatkan,” tegas Rahmi saat ditemui di Parepare.
Dalam kesempatan tersebut, Bulog memaparkan sejumlah aturan ketat yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola RPK, di antaranya:
Dilarang melakukan pengoplosan atau mencampur beras SPHP dengan beras jenis lain.
Dilarang mengemas ulang beras SPHP.
Beras SPHP wajib dijual langsung kepada konsumen akhir dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.
Rahmi mengungkapkan, harga jual beras SPHP di gudang Bulog dipatok sebesar Rp55.000, sementara mitra RPK menjualnya di pasaran berkisar antara Rp58.000 hingga Rp60.000. Selisih harga ini dinilai cukup membantu masyarakat di tengah kondisi harga beras di pasaran yang cenderung tinggi.
Terkait kuota, setiap mitra RPK diberikan alokasi maksimal 1 ton per minggu. Kendati demikian, pihak Bulog akan terus melakukan evaluasi dan memperketat pengawasan langsung di lapangan. Untuk wilayah luar pasar, kuota disesuaikan menjadi sekitar 500 kilogram per RPK mengingat jumlah RPK di Kota Parepare yang cukup besar, yakni mencapai 150 titik yang tersebar di 22 kelurahan.
“Kami sambil mengevaluasi penyalurannya, memperketat pengawasan di lapangan, dan mengevaluasi ke depannya,” ujar Rahmi.
Pengawasan ketat ini dilakukan melalui prosedur yang berlapis. Calon mitra RPK diwajibkan melalui proses verifikasi data seperti kepemilikan NIB, KTP, dan NPWP, serta survei langsung ke lokasi atau warung milik mitra sebelum diajukan ke kantor pusat untuk mendapatkan persetujuan. Setelah aktif beroperasi, Bulog juga rutin melakukan pemantauan secara berkala.
Menanggapi tingginya minat masyarakat menjadi mitra RPK, Rahmi memastikan bahwa ketersediaan stok beras di Parepare saat ini sangat aman. Tercatat stok beras di gudang Bulog Parepare dan Barru mencapai sekitar 140.000 ton, jumlah yang dinilai sangat mencukupi kebutuhan lokal bahkan mengalami surplus. Kelebihan stok tersebut nantinya akan dialokasikan melalui program movement nasional ke daerah lain yang membutuhkan, seperti Papua, Kalimantan, dan Maluku. (*)
