Beritasulsel.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Parepare meminta PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal dan PT PLN (Persero) UP3 Parepare mengambil langkah konkret menyikapi persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik yang terjadi di Kota Parepare.
Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi HMI Cabang Parepare dengan pihak Pertamina dan PLN, Senin (14/9/2026). Audiensi berlangsung di Kantor Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal dan Kantor PLN UP3 Parepare.
Delegasi HMI dipimpin Ketua Cabang HMI Parepare, Muh. Ilham M, bersama jajaran ketua dan pengurus komisariat dari STIE dan STIH Parepare.
Dalam pertemuan tersebut, HMI menyerahkan policy brief yang berisi hasil kajian dan pemantauan organisasi terkait persoalan BBM dan kelistrikan di Parepare.
Policy brief itu memuat sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan pembentukan dan penguatan satuan tugas (Satgas) pengawasan BBM di Parepare, penambahan alokasi pasokan BBM, penyesuaian jam operasional SPBU, serta penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.
Untuk sektor kelistrikan, HMI merekomendasikan transparansi jadwal pemadaman serta kepastian skema kompensasi yang adil bagi pelanggan terdampak sesuai ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) tenaga listrik.
Ketua Cabang HMI Parepare, Muh. Ilham M, mengatakan rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil pemantauan dan kajian organisasi terhadap kondisi yang terjadi di lapangan.
Menurut dia, persoalan antrean BBM dan pemadaman listrik tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, dunia usaha hingga pelayanan publik.
“Kami berharap policy brief ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara serius,” ujar Ilham.
Dalam kajiannya, HMI mencatat antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Parepare mulai semakin sering terjadi sejak pertengahan Juni 2026.
Antrean bahkan disebut meluas hingga mengular ke badan jalan poros Parepare-Sidrap, khususnya di kawasan Jalan Ahmad Yani KM 3.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu arus lalu lintas, menghambat distribusi logistik, dan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
HMI juga mengaitkan kondisi tersebut dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk ikan.
Organisasi mahasiswa itu meminta pengawasan distribusi BBM subsidi diperkuat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran sekaligus mencegah dugaan penyalahgunaan yang dapat memperparah kelangkaan di tingkat konsumen.
Selain persoalan BBM, HMI Parepare turut menyoroti pemadaman listrik bergilir yang diterapkan PLN ULP Mattirotasi sejak akhir Agustus 2026.
Menurut HMI, pemadaman listrik di tengah persoalan pasokan BBM berpotensi memperbesar kekhawatiran masyarakat. Kondisi tersebut juga dinilai dapat mendorong terjadinya pembelian secara berlebihan atau panic buying.
Karena itu, HMI meminta PLN lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai jadwal dan penyebab pemadaman kepada masyarakat.
HMI juga meminta adanya kepastian terkait mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang terdampak, sesuai ketentuan TMP tenaga listrik.
Dalam audiensi tersebut, General Manager Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, Agung, menyatakan kesediaannya untuk turut mengawal perbaikan kondisi yang sedang terjadi di Parepare.
Komitmen serupa disampaikan General Manager PLN UP3 Parepare, Muhammad Akbar. Ia menyatakan akan mengawal perbaikan penanganan layanan kelistrikan di wilayah kerjanya.
HMI berharap komitmen kedua BUMN tersebut tidak berhenti pada pernyataan dalam forum audiensi, tetapi diterjemahkan dalam langkah konkret yang dapat diukur dan dipantau bersama.
“Kami siap mengawal sekaligus berkontribusi agar setiap rekomendasi itu dapat direalisasikan dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Ilham.
HMI Cabang Parepare menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut serta membuka ruang komunikasi dengan Pertamina, PLN, dan masyarakat untuk memastikan perbaikan berjalan secara terbuka dan terukur. (*)
