Beritasulsel.com – Pengamat Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Syahrullah Sanusi, menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang serta skala prioritas, bukan semata-mata dipengaruhi oleh viralnya suatu persoalan di media sosial.
Pernyataan itu disampaikan Syahrullah menyikapi polemik aksi warga yang menanam pohon pisang di ruas jalan rusak sebagai bentuk protes, yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurut Syahrullah, kondisi jalan yang rusak dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya beban kendaraan dan kondisi lingkungan. Ia mengibaratkan konstruksi jalan seperti spons pencuci piring yang akan cepat rusak apabila terus-menerus menerima tekanan berat dalam kondisi basah.
“Jalan ibarat spons pencuci piring. Jika spons terus-menerus direndam air dan ditekan beban berat seperti kendaraan, maka akan cepat sobek dan rusak. Itulah gambaran sederhana mengenai beberapa faktor penyebab kerusakan jalan,” ujar Syahrullah, Sabtu (11/7/2026).
Meski memahami aksi protes masyarakat sebagai bentuk penyampaian aspirasi, ia menilai penanaman pohon di badan jalan berpotensi membahayakan pengguna jalan sekaligus menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Syahrullah mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan secara bertahap dan terukur di seluruh wilayah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan implementasi prinsip pemerataan pembangunan yang sejalan dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Ia menjelaskan, visi pembangunan Gubernur Sulawesi Selatan menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan irigasi, dengan sasaran utama meningkatkan konektivitas antardaerah serta membuka akses bagi wilayah yang selama ini masih terisolasi.
“Fokus pembangunan diarahkan pada pemerataan agar akses masyarakat semakin baik, mendukung perekonomian, khususnya sektor pertanian, serta memperkuat konektivitas antardaerah secara adil di Sulawesi Selatan,” katanya.
Lebih lanjut, Syahrullah menilai pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan yang sempat menjadi perhatian publik terkait aksi penanaman pohon di jalan rusak perlu dipahami secara utuh.
Menurutnya, substansi yang ingin disampaikan gubernur adalah pentingnya menjaga situasi daerah tetap kondusif agar proses pembangunan infrastruktur tidak terganggu.
“Pak Gubernur ingin menekankan aspek teknis dan manajerial pembangunan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa polemik sosial yang berkepanjangan dapat memengaruhi kondusivitas daerah dan berpotensi berdampak terhadap penilaian pemerintah pusat dalam menentukan prioritas alokasi anggaran,” jelasnya.
Syahrullah menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga berupaya menutupi keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat melalui pemanfaatan APBD agar program perbaikan jalan tetap dapat berjalan.
“Bukan berarti pemerintah menunda perbaikan jalan karena adanya protes masyarakat. Justru pemerintah terus berupaya menutup kekurangan anggaran pusat menggunakan APBD agar masyarakat tetap memperoleh infrastruktur jalan yang layak,” ujarnya.
Syahrullah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang publik tetap kondusif dan mengawal pembangunan secara konstruktif.
“Pembangunan infrastruktur jalan dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang, prinsip pemerataan, dan kemampuan fiskal daerah, bukan secara impulsif karena tekanan media sosial. Karena itu, mari bersinergi mengawal pembangunan demi mewujudkan Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter,” tutupnya. (*)
