Jakarta – Polemik anggaran pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar direspons langsung oleh Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Ia menyatakan kesiapan penuh untuk diperiksa sekaligus berinisiatif melaporkan proses pengadaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya bagi pengawasan, termasuk dari KPK.
Bahkan, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut telah menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan lembaga antirasuah itu untuk memaparkan seluruh tahapan pengadaan yang telah dilakukan.
“Kami ingin transparan. Jika memungkinkan, besok kami akan bertemu KPK untuk menjelaskan seluruh proses yang sudah berjalan,” ujarnya di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Menurut Gus Ipul, perhatian dari KPK justru menjadi momentum penting bagi Kementerian Sosial untuk melakukan pembenahan, khususnya dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan.
“Ini menjadi bahan evaluasi sebelum kami melanjutkan proses pengadaan tahun 2026, agar semuanya berjalan lebih akuntabel,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga memastikan akan menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian, guna memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam program tersebut.
“Kami siap diaudit dan diperiksa oleh siapa pun sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas pengadaan di Kemensos,” tegas Gus Ipul.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian terhadap potensi risiko korupsi dalam program Sekolah Rakyat, yang merupakan salah satu program prioritas nasional.
Sorotan publik muncul setelah isu harga sepatu yang diadakan dalam program tersebut menjadi perbincangan di media sosial X. Sepatu disebut-sebut memiliki harga sekitar Rp700 ribu per pasang, dengan total pengadaan mencapai 39.345 pasang.
KPK melalui Direktorat Monitoring kini sedang menelaah potensi kerawanan, terutama dalam aspek pengadaan barang dan jasa. Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan.
“Tujuan kajian ini untuk memetakan potensi risiko korupsi, agar setiap tahapan program berjalan transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Budi.
Isu pengadaan sepatu Sekolah Rakyat ini menjadi perhatian, sekaligus menguji komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara di sektor sosial. (***)
