Beritasulsel.com – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, menegaskan perlunya pendidikan khusus untuk mencetak tenaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Menurutnya, hingga kini belum ada lembaga pendidikan yang secara spesifik menyiapkan SDM di bidang tersebut.
“Pegawai yang kami terima selama ini memiliki latar belakang pendidikan berbeda dengan yang dibutuhkan dalam pengawasan obat dan makanan. Karena itu dibutuhkan pendidikan khusus agar mereka benar-benar siap, sehingga tidak perlu lagi adaptasi dengan biaya besar,” ujar Taruna di Makassar, Kamis (28/8/2025).
Taruna menambahkan bahwa pengawasan obat dan makanan tidak bisa dipandang sekadar penyuluhan, tetapi memerlukan keterampilan teknis dan pengujian laboratorium yang ketat. “Bagi seorang ahli, ia memang sudah memiliki pemahaman dasar, namun dalam praktik tetap harus melalui standar uji laboratorium,” tegasnya.
Pernyataan Taruna disambut positif Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Ia mengungkapkan bahwa proyek nasional BPOM pertama di Indonesia akan dibangun di Kabupaten Maros. “Kita sudah menandatangani penyerahan tanah dan MoU. Nanti ada afirmasi untuk anak-anak berprestasi yang mendapat rekomendasi dari kepala daerah dan gubernur,” ujar Andi Sudirman.
Selain di Maros, BPOM juga akan membangun kantor perwakilan di Palopo. Andi Sudirman menekankan pentingnya pemerataan pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, hingga gizi masyarakat di pulau-pulau kecil. “Kami mengirim tenaga kesehatan ke pulau terpencil, bahkan membayar dokter hingga Rp40 juta di Pangkep dan Rp30 juta di Selayar,” kata Andi.
Dengan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan BPOM, sistem pengawasan makanan, gizi, dan obat-obatan di Indonesia bisa naik kelas dan memberi perlindungan nyata bagi masyarakat. (*)
