Beritasulsel.com – Pimpinan DPRD Kota Parepare mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Senin (3/2/2025).
Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua Kaharuddin Kadir dan Wakil Ketua Muh Yusuf Lapanna, mengikuti rapat virtual dari ruang kerja Ketua DPRD.
“Rapat koordinasi ini membahas tentang percepatan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru. DPRD dan Pemerintah Daerah pada prinsipnya siap menindaklanjuti arahan Kemendagri terkait pelantikan tersebut,” kata Kaharuddin Kadir usai rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pimpinan DPRD pun menindaklanjuti rapat terkait rencana pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dengan Sekda Parepare Muh Husni Syam, Asisten I Dede Harirustaman, Sekretaris DPRD Arifuddin Idris, Kabag Pemerintahan Munandar, dan jajaran terkait Pemkot Parepare.
Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah nonsengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar serentak pada 20 Februari 2025.
Tito mengatakan bahwa pemilihan tanggal tersebut telah disepakati Presiden Prabowo Subianto setelah jadwal semula pada 6 Februari 2025 dibatalkan, menyusul perubahan jadwal putusan dismissal di MK.
“Dan saya melapor kepada Pak Presiden. Dan saya menyampaikan, beliau memilih tanggal 20 (Februari), hari Kamis,” ungkap Tito dalam rapat kerja di Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Tito memastikan pelantikan akan digelar di Ibu Kota Negara yang saat ini masih berkedudukan di Jakarta. Namun, masalah tempat masih akan dibahas lebih lanjut.
Menurut Tito, pelantikan kepala daerah itu akan melibatkan total 296 kepala daerah yang tidak bersengketa di MK, ditambah kepala daerah yang sudah diputuskan lewat sidang dismissal yang dipercepat pada 4-5 Februari 2025.
“Jadi dengan demikian, kami menegaskan bahwa pelantikan sesuai UU, itu adalah di Ibu Kota Negara, berarti di Jakarta. Dan dilaksanakan serempak oleh Bapak Presiden, untuk para gubernur, bupati, wali kota yang non sengketa 296, ditambah dengan dismissal, kita tidak tahu berapa jumlahnya,” terang Tito.
“Nah, ini kira-kira rencana. Sekali lagi pelantikan serentak itu direncanakan tanggal 20 Februari di Ibu Kota Negara yaitu Jakarta. Namun masalah tempatnya, karena jumlahnya banyak, ditambah lagi undangan, pendamping, dan juga ada undangan-undangan lain dan jumlahnya cukup besar, sehingga sedang diperhitungkan tempatnya,” tandas Tito. (*)
