Beritasulsel.com,Jeneponto,- Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jeneponto (AMPJ) Melaporkan Kepala Desa Parangengberu, Kecamatan Turatea, ke Kejaksaan Negeri Jeneponto atas dugaan tindak pidana Korupsi dalam penyalahgunaan wewenang jabatan terkait penggajian 3 orang anggota Badan Pengawas Desa (BPD) yang tak kunjung di bayarkan antara tahun 2022 sampai 2024.
Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jeneponto (AMPI) Rahmat Hidayat mengatakan bahwa ia resmi melaporkan kepala desa Parasangeng Beru dengan membawa Laporan ke Kejaksaan Jeneponto berupa dokumen bukti permulaan, dan keterangan dari 3 orang anggota BPD.
“Kemarin sore, Kades Parasangeng Beru kita laporkan terkait penggajian anggota BPDnya, adapun laporan itu disertai dokumen bukti-bukti,” Kata Rahmat Hidayat kepada Media online Beritasulsel.com, di Kedai Zahra depan Polres Jeneponto. Sabtu (18/1/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Rahmat Hidayat kepala Desa Parasangeng Beru, di duga telah melakukan perbuatan Melawan Hukum sebagai seorang kepala desa.
“Kades tersebut diduga tidak mentaati surat perjanjian dan disposisi yang di buat oleh PJ bupati Jeneponto semasa di jabat pak Junaedy Bakri,” Ucap Rahmat Hidayat.
Ia menambahkan bahwa ada surat pengantar LHP ombudsman RI perwakilan Sulsel tertuang janji Kades Parasangeng Beru (Rahman) yang akan membayarkan Gaji 3 Anggota BPDnya itu tidak di tepati.
“Kami prihatin atas kesewenangan kades yang tidak memberikan haknya tiga anggota BPD desanya itu, padahal demikian sudah diatur dalam aturan yang berlaku yakni UU nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa,” Paparnya Rahmat Hidayat.
“Kepala desa tidak pernah melibatkan 3 Anggota BPD mengenai kegiatan BPD dalam rapat pembahasan Desa sampai terjadi pergantian antar waktu (PAW) anggota, di duga juga mengambil keputusan sepihak terkait penyampaian PAW tanpa melibatkan yang bersangkutan,” Tuturnya Rahmat Hidayat.
“BPD ini mitra pemerintah tugasnya juga jelas sesuai dengan aturan, kalau-pun di lakukan pemberhentian, harusnya yang bersangkutan di beri informasi, karna yang SK-kan BPD itu kan Pak bupati,” terang Rahmat.
“Alasan pembentiannya juga harus jelas serta melibatkan beberapa pihak, kalau begini-kan itu berarti itu cacat secara hukum dan Administrasi, serta perbuatan yang sewenang wenang, dan aturannya juga jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan menteri Dalam Negri nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusawaratan Desa,” Jelasnya Rahmat Hidayat.
“Maka kami dari AMPJ meminta secara tegas kepada APH untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kades tersebut, karna ini bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan yang masuk kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001,” Pungkasnya Rahmat Hidayat.
Sementara kades parasangan Beru yang berusaha dikonfirmasi belum merespon hingga berita ini terbit.
Penulis : Haris
Editor : Aries
Sumber Berita : Rahmat Hidayat
