Beritasulsel.com,Sinjai-Sebagai syarat untuk membayar utang makan minum DPRD tahun 2024 ke sejumlah rekanan dan diklaim sebagai utang pada APBD 2025, Inspektorat Daerah Sinjai segera menurunkan team untuk melakukan riview berkas.
Hanya saja, proses review menunggu surat resmi dari DPRD Sinjai.
“Kami sudah melakukan komunikasi dengan Sekretaris Dewan untuk dilakukan riview utang tetapi menunggu surat resmi dari DPRD Sinjai,” ujar Inspektur Daerah Sinjai, H. Andi Adeha Syamsuri kepada beritasulsel.com, Senin (3/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, riview utang ini dilakukan untuk mencocokkan belanja makan minum DPRD Sinjai ke rekanan apakah sesuai dengan jumlah utang yang dimaksud.
“Review nantinya mencocokkan berkas nilai utang yang dimaksud dan dikonfirmasi ke penyedia dan dari Hasil Review Inspektorat, akan dimasukkan dalam CALK Setwan untuk jadi dasar pengakuan utang” ungkapnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai ternyata memiliki utang Makan Minum kepada rekanan pada tahun 2024 mencapai Rp582.752.888. Jumlah utang itu merupakan belanja makan minum sidang atau rapat hingga saat menerima kunjungan tamu.
Sekretaris DPRD Sinjai, Lukman Fattah mengakui bahwa utang belanja makan minum kepada rekanan pada tahun 2024 belum terbayarkan hingga masuk di tahun 2025.
“Ada utang tahun 2024 ke 6 rekanan yang belum kita bayarkan diantaranya Warung sari gurih, RM. Arista, KPRI Kesehatan, Toko Sahabat Anda, Warung Rahmat dan Warung Nikmat dengan nilai utang kurang lebih Rp582 Juta,” katanya.
Menurutnya, utang makan minum tersebut diantaranya saat anggota DPRD menggelar sidang, menerima tamu dan belanja pimpinan DPRD Sinjai. Hanya saja, dari utang makan minum ini pihaknya menunggu review dari Inspektorat Daerah.
“Belum dianggarkan untuk pembayaran utang makan minum pada APBD 2025 pokok karena kita menunggu Review dari Inspektorat Daerah dan berharap bisa dibayarkan pada APBD Perubahan,” bebernya.
Lukman Fattah mengungkapkan alasan belum terbayarkannya utang makan minum ini karena Dana Bagi Hasil (DBH) belum juga turun.
“Utang makan minum belum dibayar karena DBH dari Provinsi Sulsel belum turun,” pungkasnya.
