LSM TKP DPD Bantaeng pada hari ini, Selasa (17 Mei 2022) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lampu jalan desa ke Polres Bantaeng yang diterima langsung oleh KaSiwas Polres Bantaeng, Aiptu Alam di ruangannya.
Laporan secara tertulis tersebut di bawa langsung oleh Sekjen LSM TKP, Aldi Naba.
Ketua LSM TKP DPD Bantaeng, Aidil yang dihubungi via whatsapp menjelaskan bahwa dalam laporan tersebut ada beberapa poin penting yang dituangkan. Seperti dugaan adanya mark up pembelanjaan material lampu jalan, mark up HOK, termasuk dugaan tidak adanya sertifikat hasil uji kelayakan dari program tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami juga menambahkan laporan tersebut dengan Permendagri yang mengatur tentang kewenangan dan pengelolaan Dana Desa termasuk Permenhub nomor 27 tentang Alat Penerangan Desa,” jelas Aidil, Ketua LSM TKP DPD Bantaeng.
“Berdasarkan acuan dari peraturan tersebut, sehingga kami dari LSM TKP DPD Bantaeng menduga bahwa dalam program pengadaan lampu jalan di sejumlah Desa itu yang menggunakan sumber daya PLN tidak di benarkan, kecuali mengunakan energi terbarukan,” ungkap Aidil.
“Untuk itu kami menduga bahwa program tersebut wajib di tindaklanjuti oleh APH Bantaeng. Mulai dari regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dana desa sampai kepada spek dari lampu jalan yang bertebaran di sejumlah desa di Bantaeng,” kata Ketua LSM TKP Bantaeng.
“Kami dari LSM TKP Bantaeng berharap kepada bapak Kapolres Bantaeng agar sekiranya melakukan pemeriksaan atau menindaklanjuti laporan kami”, pinta Aidil.
“Karena hal tersebut mengingatkan kami bahwa Kapolres Bantaeng telah melakukan MOU bersama APH di Bantaeng untuk memberantas tindak pidana Korupsi di Bantaeng, di anjungan Pantai Seruni beberapa bulan lalu,” tegas Aidil.
“Atas MOU bersama itulah, sehingga untuk persoalan ini, kami menagih janji Bapak Kapolres Bantaeng atas pernyataannya di media beberapa waktu lalu”, kata Aidil.
Ketua LSM TKP DPD Bantaeng juga mempertanyakan tugas dan tanggung jawab Inspektorat Bantaeng yang dianggap tidak peka dalam menyikapi program yang ada di Desa, termasuk PJU Desa.
“Harusnya ada kepedulian sebagai pengawas jika dalam kegiatan itu ada kekeliruan,” kata Aidil.
“Jangan hanya diam dan bahkan menerima begitu saja LPJ untuk kegiatan PJU di Desa,” imbuhnya.
Aidil menambahkan bahwa dalam laporan ini, juga di tembuskan ke DPRD Bantaeng, Bupati Bantaeng, Kapolda Sulsel dan bahkan kami berikan tembusan ke BPKP dan berharap Tim Auditor BPKP turun kelapangan untuk mengaudit mulai dari perencaan sampai pada fisik kegiatan,” tutup Aidil.
