Parepare, Sulsel – Penyerahan DIPA tahun 2023 yang dilangsungkan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ke seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah awal Desember 2022, ditindaklanjuti oleh Kanwil DJPB Sulawesi Selatan dan KPPN Parepare, dengan penyerahan DIPA ke seluruh stakeholder, Rabu, 7 Desember 2022.
Bertempat di aula KPPN Parepare acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 dilakukan secara hybrid dihadiri oleh utusan unit kerja lingkup KPPN Parepare. Penyerahan DIPA tahun 2023 ini, dirangkaikan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).
Acara dibuka oleh Kepala KPPN Parepare Alim Afifi. Beberapa hal yang disampaikan Kepala KPPN antara lain, berdasarkan data pada Aplikasi OMSPAN per 6 Desember 2022, realisasi belanja Satker pada wilayah Ajatappareng secara total telah mencapai 88,18% yang berarti, dari total pagu Rp2.066,66 miliar, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp1.822,45 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengharapkan kinerja penyerapan ini akan terus meningkat seiring dengan pencapaian output pelaksanaan anggaran di seluruh satker KPPN Parepare sampai dengan selesainya tahun anggaran 2022 ini,” harap Alim.
Pada 2023, anggaran belanja senilai Rp 5.428,34 miliar dialokasikan untuk Wilayah Ajatappareng yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Barru dan Kabupaten Enrekang yang terdiri dari pagu belanja Kementerian/Lembaga senilai Rp 1.206,52 miliar untuk 103 Satker dan alokasi TKDD senilai Rp 4.221,82 miliar untuk 5 Kabupaten Kota.
Pagu belanja K/L untuk Wilayah Ajatappareng senilai Rp 1.206,52 miliar akan dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga yang terdiri dari 103 Satuan Kerja (satker).
Berdasarkan kewenangannya alokasi belanja tersebut dapat dirinci sebagai berikut, Kantor Daerah Rp1.204,37 miliar, dan Tugas Pembantuan Rp2,14 miliar.
Sedangkan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk seluruh Pemda Lingkup Wilayah Ajatappareng senilai Rp4.221,82 miliar. Itu terdiri dari DAK Fisik Rp362 miliar, Dana Desa Rp258 miliar, Dana Bagi Hasil Rp51 miliar, DAK Non Fisik Rp724 miliar, Dana Alokasi Umum Rp2.76 triliun, dan Dana Insentif Daerah Rp59 miliar.
Penyerahan langsung secara simbolis DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 akan diwakili oleh beberapa Satuan Kerja yang berprestasi dalam pencapaian IKPA sampai dengan November 2022.
Satker dimaksud adalah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare (409001), Rumah Tahanan Negara Pinrang (407230), MAN 2 Parepare (419637), Rumah Tahanan Negara Rappang (407236), Lapas Kelas IIA Parepare (407211), Pengadilan Agama Parepare (309083), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare (528190), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Parepare (411322), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare (410600), dan Pengadilan Negeri Parepare (099493).
Saat ini, KPPN beserta beberapa Satker lingkup Kementerian Agama tengah melakukan pengintegrasian belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan melekat PNS, uang makan PNS, uang lembur PNS, dan tunjangan guru yang diimplementasikan mulai Januari 2023. Hal ini merupakan amanat Keputusan Menteri Agama Nomor 1178 Tahun 2022 tentang Integrasi Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Satker terpilih yang akan melaksanakan integrasi gaji ini, nantinya akan menggunakan aplikasi gaji Satker berbasis web. Secara total, pada Satker mitra KPPN Parepare terdapat 17 Satker Madrasah dan 16 Satker Kantor Kementerian Agama yang mengintegrasikan gajinya masing-masing ke 5 Satker Kementerian Agama unit eselon I Sekretariat Jenderal pada Kabupaten/Kota wilayah Ajatappareng.
Sementara tema Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2022 adalah Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi. Tema ini mengandung makna simbolik berupa kerja sama dan kolaborasi dalam harmonisasi mencapai tujuan yang mulia, yaitu Indonesia bebas dari korupsi. “Pakta integritas agar segera ditandatangani dan dikembalikan ke kami termasuk sebagai tanda kita meniatkan diri untuk bersatu lawan korupsi,” kata Alim.
Di penghujung kegiatan, Alim berharap DIPA K/L dapat segera ditindaklanjuti agar kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal 2023 dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Harapan kami semoga pada tahun 2023 nanti kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga dapat ditingkatkan menjadi semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah di tetapkan. Kami juga berharap dapat terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif lagi,” tandas Alim. (*)
