Parepare, Sulsel – Pemerintah Kota Parepare menerima Anugerah Meritokrasi Tahun 2021 kategori baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Berdasarkan penilaian, Kota meraih nilai 261.
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
Penghargaan Anugerah Meritokrasi diserahkan Ketua ASN, Agus Pramusinto kepada Asisten 3, Eko Wahyu Ariyadi mewakili Wali Kota, Taufan Pawe di The Westin Grand Ballroom, Surabaya, Selasa (7/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua KASN Agus Pramusinto dalam sambutanya menyatakan, Anugerah Meritokrasi ini bentuk apresiasi tinggi terhadap instansi pemerintah yang telah berhasil menerapkan sistem merit.
“Berharap acara ini dapat mendorong konsistensi dalam menerapkan sistem merit agar terus terjaga,” ucapnya.
Menurur Agus, ada delapan aspek penilaian dalam penghargaan Anugerah Meritokrasi yakni perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.
“KASN sudah melakukan penilaian terhadap total 347 instansi pemerintah. Sebanyak 106 instansi pemerintah mendapat kategori baik dan 46 instansi mendapatkan kategori sangat baik,” ujarnya.
Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menghadiri mengatakan sangat bangga atas raihan tersebut. Ia pun berharap agar sistem merit terus dilaksanakan dan ditingkatkan sehingga tercipta sistem pemerintahan yang lebih baik.
“Terima kasih atas semuanya sehingga hari ini mendapatkan Anugerah Meritokrasi 2021 dengan kategori baik,” kata Taufan.
“Sistem ini harus kita terapkan untuk menghasilkan output dan outcome yang lebih baik lagi,” ungkapnya.
Ia berharap tidak lagi ada intervensi politik muncul dengan cerita balas jasa. Tapi beredasarkan kredibel, berintegritas, kompeten untuk duduk dalam jabatan.
“Tidak lagi soal like and dislike. Merit sistem ini kita dorong agar mengurangi sistem balas jasa,” ujarnya.
Ketua DPD I Golkar Sulsel ini menambahkan intervensi yang bisa dilakukan kepala daerah dalam hal ini harus mengutamakan faktor seperti integritas dan kompetensi dari ASN itu sendiri.
“Meritokrasi sistem menurut saya baik. Tinggal KASN menjadi wasit yang baik dan konsultan yang baik. Agar komunikasinya bisa berjalan,” tandasnya. (*)
