Beritasulsel.com – Kunjungan kerja Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare ke Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menuai sorotan. Perjalanan tersebut dipertanyakan karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sementara pemerintah daerah dituntut memprioritaskan belanja yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.

Publik menilai perjalanan tersebut berpotensi menjadi pemborosan, bahkan muncul dugaan kuat bahwa kunjungan hanya kedok untuk menyaksikan ajang MotoGP Mandalika.

Mantan Anggota DPRD Kota Parepare, HA Rahman Saleh mengkritik perjalanan rombongan pejabat Pemkot Parepare tersebut.

Rahman menyebut perjalanan bersama rombongan pejabat bukan kali pertama dilakukan. Ia menyinggung perjalanan sebelumnya ke Kalimantan dan meminta Gubernur Sulawesi Selatan mengevaluasi serta meminta penjelasan dari Wali Kota Parepare.

“Ini sudah dua kali, sebelumnya ke Kalimantan. Dengan kondisi seperti ini, kita berharap Gubernur Sulsel memanggil Wali Kota untuk menjelaskan tujuan, karena mereka adalah perpanjangan tangan gubernur,” ujarnya, Jumat (9/10/2026).

Rahman menilai terdapat ironi ketika sejumlah kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan disebut terkendala anggaran, sementara rombongan pejabat tetap melakukan perjalanan ke luar daerah.

“Anggaran Musrenbang tidak ada dananya, acara HUT Kemerdekaan tidak mengundang RT dengan alasan efisiensi. Belum lagi jelang menghadapi Porprov. Tapi di sisi lain, rombongan berangkat ke Mandalika. Ini jelas ironi. Pemprov jangan cuma diam,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai tujuan dan pembiayaan perjalanan agar masyarakat dapat menilai apakah kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Setiap rupiah dari APBD harus jelas tujuan dan manfaatnya. Jangan mengulangi model pemerintahan lalu. Ini bisa berdampak langsung ke Gubernur Sulsel karena tanpa tujuan jelas,” tandas Rahman.

Kata Rahman, publik juga perlu memperoleh kejelasan apakah seluruh kegiatan rombongan berkaitan langsung dengan kepentingan pemerintahan atau terdapat agenda lain di luar tugas kedinasan.

“Apabila perjalanan tersebut menggunakan APBD, pertanggungjawabannya harus mengikuti ketentuan perjalanan dinas dan pengelolaan keuangan daerah. Jika muncul dugaan penyalahgunaan anggaran, penilaian harus didasarkan pada dokumen, fakta, dan hasil pemeriksaan yang berwenang,” tegasnya.

Aktivis Jaringan Oposisi Loyal (JOL), Muhammad Ikbal, menilai perjalanan dinas kepala daerah bersama rombongan pejabat perlu dibuka secara transparan kepada publik, mulai dari tujuan, jumlah peserta, sumber pembiayaan, hingga hasil yang diperoleh.

Menurut Ikbal, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya diterapkan secara konsisten. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa perjalanan memiliki agenda resmi, tetapi juga perlu menunjukkan manfaat konkret bagi masyarakat Parepare.

“Kalau pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran, setiap perjalanan dinas harus benar-benar terukur manfaatnya. Publik berhak mengetahui apa urgensinya, berapa anggaran yang digunakan, siapa saja yang ikut, dan apa hasil konkret yang akan dibawa pulang untuk kepentingan daerah,” ungkapnya.

Sorotan terhadap perjalanan dinas tersebut juga mengemuka dalam konteks kebijakan anggaran Pemkot Parepare, termasuk alokasi hibah bagi instansi vertikal di tengah kebijakan efisiensi.

Dalam pembahasan anggaran sebelumnya, alokasi untuk Kejaksaan Negeri Parepare dan Polres Parepare masing-masing disebut mencapai sekitar Rp1,41 miliar.

Besarnya alokasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi prioritas belanja daerah. Ketika sejumlah kegiatan pemerintah disebut harus menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi, publik berhak meminta penjelasan mengenai dasar kebutuhan, mekanisme penganggaran, serta manfaat dari hibah dan perjalanan dinas yang menggunakan anggaran daerah.

Upaya konfirmasi telah dilakukan media ini kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Parepare, Eko Wahyu Ariyadi, terkait perjalanan Wali Kota Tasming Hamid bersama sejumlah pejabat ke Mataram.

Namun, Eko mengaku tidak mengetahui perjalanan tersebut.

“Mohon maaf saya tidak tahu info tersebut pak,” katanya. Kamis, 8/10/2026.

Media ini juga telah menghubungi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Parepare, Fitriyani, untuk meminta tanggapan mengenai perjalanan itu. Hingga berita ini disusun, Fitriyani belum memberikan tanggapan.

Begitu pula dengan Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare, Noldy Yosep Rengkuan saat dikonfirmasi juga tidak mengetahui info perjalanan tersebut.

“Tunggu ya, saya koordinasi dulu ya, sebntar saya berikan penjelasan,” ucapnya. Kamis, 8/10/2026.

“Oh ya, tunggu mi dirilis ya,” ungkapnya.

Belum adanya penjelasan dari pejabat tersebut menyisakan pertanyaan mengenai koordinasi administrasi perjalanan dinas, termasuk pihak yang mengatur fasilitas, pembiayaan, serta pelaksanaan agenda rombongan. (*)