Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan pernyataannya terkait kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan kebutuhan riil harian, melainkan sekadar ilustrasi perhitungan.
Simulasi itu, kata Dadan, dibuat dengan asumsi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan menyajikan menu berbahan dasar daging sapi. Dalam kondisi tersebut, setiap SPPG diperkirakan membutuhkan satu ekor sapi untuk sekali proses memasak.
“Kalau semua SPPG pada hari yang sama memasak daging sapi, tinggal dihitung jumlah unitnya dikalikan satu ekor. Jadi ini bukan kondisi yang benar-benar terjadi setiap hari,” ujar Dadan, Kamis (23/4/2026).
Lebih jauh ia memaparkan bahwa kebutuhan daging untuk satu kali produksi di tingkat SPPG berkisar antara 350 hingga 382 kilogram. Jumlah tersebut setara dengan daging dari satu ekor sapi, sehingga menjadi dasar dalam simulasi perhitungan tersebut.
Meski demikian, BGN tidak menerapkan kebijakan menu yang seragam secara nasional. Menurut Dadan, langkah itu sengaja dihindari untuk mencegah lonjakan permintaan bahan pangan tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran.
Sebagai gambaran, ia menyinggung pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.
Ketika itu, menu nasi goreng dan telur disajikan untuk sekitar 36 juta penerima manfaat. Dampaknya, kebutuhan telur melonjak hingga sekitar 2.200 ton dalam satu hari, yang turut mendorong kenaikan harga di pasar.
“Waktu itu harga telur sempat naik cukup signifikan. Ini jadi pelajaran bahwa penyeragaman menu dalam skala besar bisa memberi tekanan pada rantai pasok,” jelasnya.
Belajar dari kondisi tersebut, BGN memilih pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyusunan menu MBG. Setiap daerah didorong memanfaatkan sumber daya pangan lokal sekaligus menyesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat setempat.
Pendekatan ini tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendorong pemberdayaan potensi pangan di daerah serta memastikan program berjalan berkelanjutan tanpa membebani pasar secara berlebihan. ***
