Beritasulsel.com – Walikota Parepare, Tasming Hamid bersama sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kota Parepare melakukan kunjungan ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Publik menilai perjalanan tersebut berpotensi menjadi pemborosan, bahkan muncul dugaan kuat bahwa kunjungan hanya kedok untuk menyaksikan ajang MotoGP Mandalika.
Minimnya informasi terkait perjalanan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pemerintah daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah kegiatan pemerintahan.
Media ini telah berupaya meminta klarifikasi kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Parepare untuk mengetahui siapa saja yang mengikuti perjalanan tersebut dan sumber pembiayaan perjalanan dinas.
Namun, upaya konfirmasi tersebut belum menghasilkan informasi yang memadai.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Parepare, Eko Wahyu Ariyadi, saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui perjalanan tersebut.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare, Fitriyani, belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan media ini.
Sementara Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare, Noldy Yosep Rengkuan saat dikonfirmasi kembali mengatakan bahwa ada sekitar 7 orang yang turut serta dalam kunjungan ke Mataram.
“Kalau dari Kominfo 2 orang yakni kadis dan kabid E-Gov. Kalau dari SKPD lain yakni BKD 2 orang, Kaban dan Kabid Pendapatan. Lalu
Kabag pemerintahan, Kabag umum dan staf protokol,” ucap Noldy.
Namun informasi yang diberikan tersebut diduga belum sepenuhnya sesuai dengan yang sebenarnya.
Melalui foto yang diterima redaksi terdapat sejumlah pejabat lain yang turut serta seperti Sekretaris Daerah Kota Parepare, Direktur PAM Tirta Karajae Kota Parepare dan kemungkinan besar masih ada pejabat lain yang turut dalam kunjungan tersebut.
Hal ini menuai sorotan terhadap komposisi rombongan, jumlah peserta, serta rincian anggaran perjalanan ke Mataram masih belum terungkap.
Padahal, informasi tersebut penting untuk memastikan bahwa perjalanan dinas pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan, memiliki tujuan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sorotan ini juga berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah menjadi perhatian. Ketika sejumlah kegiatan pemerintah harus disesuaikan dengan keterbatasan anggaran, perjalanan dinas pejabat dan rombongan semestinya disertai penjelasan mengenai urgensi, manfaat, serta hasil yang diharapkan.
Mantan Anggota DPRD Kota Parepare, HA Rahman Saleh mengkritik perjalanan rombongan pejabat Pemkot Parepare tersebut.
Rahman menyebut perjalanan bersama rombongan pejabat bukan kali pertama dilakukan. Ia menyinggung perjalanan sebelumnya ke Kalimantan dan meminta Gubernur Sulawesi Selatan mengevaluasi serta meminta penjelasan dari Wali Kota Parepare.
“Ini sudah dua kali, sebelumnya ke Kalimantan. Dengan kondisi seperti ini, kita berharap Gubernur Sulsel memanggil Wali Kota untuk menjelaskan tujuan, karena mereka adalah perpanjangan tangan gubernur,” ujarnya, Jumat (9/10/2026).
Rahman menilai terdapat ironi ketika sejumlah kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan disebut terkendala anggaran, sementara rombongan pejabat tetap melakukan perjalanan ke luar daerah.
“Anggaran Musrenbang tidak ada dananya, acara HUT Kemerdekaan tidak mengundang RT dengan alasan efisiensi. Belum lagi jelang menghadapi Porprov. Tapi di sisi lain, rombongan berangkat ke Mandalika. Ini jelas ironi. Pemprov jangan cuma diam,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai tujuan dan pembiayaan perjalanan agar masyarakat dapat menilai apakah kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Setiap rupiah dari APBD harus jelas tujuan dan manfaatnya. Jangan mengulangi model pemerintahan lalu. Ini bisa berdampak langsung ke Gubernur Sulsel karena tanpa tujuan jelas,” tandas Rahman.
Kata Rahman, publik juga perlu memperoleh kejelasan apakah seluruh kegiatan rombongan berkaitan langsung dengan kepentingan pemerintahan atau terdapat agenda lain di luar tugas kedinasan.
“Apabila perjalanan tersebut menggunakan APBD, pertanggungjawabannya harus mengikuti ketentuan perjalanan dinas dan pengelolaan keuangan daerah. Jika muncul dugaan penyalahgunaan anggaran, penilaian harus didasarkan pada dokumen, fakta, dan hasil pemeriksaan yang berwenang,” tegasnya.
Rahman mengungkapkan bahwa keterbukaan mengenai perjalanan dinas bukan sekadar persoalan administratif. Informasi mengenai peserta, tujuan kegiatan, surat tugas, serta realisasi biaya perjalanan dapat menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Kata dia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun informasi mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pemerintah perlu dikelola secara transparan dan akuntabel.
Karena itu, ia meminta Pemkot Parepare memberikan penjelasan resmi mengenai rombongan yang mendampingi Tasming Hamid ke Mataram. Penjelasan tersebut setidaknya mencakup jumlah dan nama peserta, jabatan masing-masing, agenda kunjungan, dasar penugasan, sumber anggaran, serta rincian biaya yang dapat dibuka kepada publik.
Sorotan terhadap rombongan tersebut semakin menguat setelah redaksi menerima foto kegiatan di Mataram. Dalam foto tersebut, terlihat seorang individu yang diduga bukan berstatus aparatur sipil negara (ASN) turut berada bersama rombongan.
Keberadaan individu tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas dan kepentingannya dalam perjalanan itu. Apakah yang bersangkutan merupakan bagian dari rombongan resmi Pemkot Parepare, pihak yang diundang dalam kegiatan, atau memiliki peran lain dalam agenda kunjungan tersebut?.
Sebelumnya Pemerintah Kota Parepare mengatakan bahwa rombongan Walikota Parepare dalam hal mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), inovasi Mataram Pintar, dan penerapan Satu Data saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (8/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Parepare memperkuat tata kelola pemerintahan, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, serta mendorong perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengapresiasi keterbukaan Pemkot Mataram dalam berbagi pengalaman dan inovasi pengelolaan pemerintahan.
Menurut Tasming, kunjungan kerja antardaerah memberikan kesempatan untuk mempelajari praktik yang telah diterapkan daerah lain, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan dan karakteristik Kota Parepare.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat secara langsung bagaimana Kota Mataram mengelola potensi pendapatan daerah dan membangun sistem data yang mendukung perencanaan pembangunan,” ujar Tasming. (*)
