Makassar, Sulsel – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd. Razak, SH., MH menanggapi putusan PTUN Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT atas Gugatan Dr. Abd. Hayat, M.Si terhadap Keputusan Presiden RI Nomor 142/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menempatkan Presiden sebagai tergugat yang dikuasakan kepada Jaksa Agung sebagai Jaksa Pengacara Negara telah diputus oleh majelis hakim pada tanggal 17 April 2023.
Menurut Prof. Abd. Razak Diktum putusan dimaksud mengabulkan gugatan penggugat kecuali permintaan khusus penggugat untuk penundaan pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 142/TPA Tahun 2022 (objek sengketa).
Dengan demikian, kata Prof. Abd. Razak, Keputusan Presiden tersebut masih sah dan berlaku hingga saat ini. Sesungguhnya putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dilaksanakan, dimana pihak tergugat dapat mengajukan upaya hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terkait perkara ini yang berkedudukan sebagai pihak adalah Presiden sehingga tidak tepat jika mengenai upaya hukum atau hal lain sebagainya terkait perkara ditanyakan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ucapnya. Selasa, 18/4/2023.
Senada dengan itu, Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Prov. Sulsel, Bustanul Arifin, SH mengungkapkan bahwa sesuai data kepegawaian di BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Abd. Hayat, M.Si. saat ini masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menduduki jabatan Pelaksana Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.
Bustanul memaparkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 239 ayat (2) huruf a mengatur bahwa batas usia pensiun bagi pejabat administrasi yakni 58 (lima puluh depalan) tahun.
“Sesuai ketentuan tersebut, yang bersangkutan akan memasuki batas usia pensiun pada tanggal 1 Mei 2023,” ungkapnya.
Begitu halnya dengan Kepala Biro Hukum Prov. Sulselq, Marwan Mansyur, SH., MH yang mengatakan bahwa terkait upaya hukum selanjutnya atas putusan PTUN, Pemprov Sulsel tidak dapat berkomentar lebih jauh karena bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut, tetapi Presiden yang dikuasakan kepada Jaksa Agung sebagai Jaksa Pengacara Negara.
Akan tetapi, kata dia bahwa jika memperhatikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat akan memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Mei 2023, sehingga hal ini menjadi faktor yang menghambat jika harus mengembalikan kedudukan penggugat sebagai Sekda Prov. Sulsel, mengingat masih ada potensi upaya hukum oleh tergugat.
“Apalagi isi putusan PTUN itu tidak menunda pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 142/TPA Tahun 2022 sehingga Keputusan Presiden yang menjadi objek sengketa tersebut masih berlaku,” jelasnya. (*)
