Beritasulsel.com – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, optimistis bisa mempertajam program-program prioritas nasional di Sulsel. Seperti untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting.
“Ini sebenarnya peluang ya, karena kan RPJMD lima tahun kan sudah selesai dari 2018-2023 sesuai dengan masa jabatan gubernur,” ungkap Bahtiar, usai pemaparan bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), di Hotel Four Point Makassar, Kamis, 5 Oktober 2023.
“Kita ini kan memang di transisi ya, ini setahun kedepan, tugas kita adalah kembali menajamkan program-program priotas nasional terutama soal kemiskinan ekstrim. Jadi tadi sudah disampaikan yang berorentasi hasil,” lanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, keberhasilan pemerintah adalah keberhasilan masyarakat. Apabila masih ada kemiskinan ekstrim, pemerintah butuh kerja-kerja keras untuk menuju kesejahteraan masyarakat.
“Sebenarnya apa yang disampaikan tadi itulah yang saya lakukan selama ini. Hasilnya apa kita di pemerintahan ini. Kehidupan masyarakat kita di Sulsel ini seperti apa,” jelasnya.
Apalagi, kemiskinan ekstrim di Sulsel saat ini masih 8 persen, kemudian stunting sendiri masih di angka 27 persen. Untuk mengatasi dua hal tersebut, harus dengan menciptakan pendapatan baru masyarakat agar keluar dari kemiskinan ekstrim.
“Bagaimana kita menyelesaikan, ternyata stuntingnya masih 27 persen. Lalu bagaimana untuk atasi inflasi dan berbagai macam,” ujarnya.
“Kemudian masih ada gizi buruk. Kata kunci dari semua itu adalah kemiskinan, apa obatnya kemiskinan? Iya harus diberikan pendapatan, orang miskin karena tidak memiliki pendapatan intinya,” cetusnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, kemiskinan ini ada dua. Ada secara kultural, kemudian penyebab struktural. Sebagai pemerintah, tidak boleh pasrah melihat masyarakat malas, bagaimana memotivasi masyarakat dari malas menjadi rajin.
Hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Kemenpan RB, Kepala BKAD Setda Pemprov Sulsel, Kepala Dinas Sosial, Kepala Balitbangda Sulsel, Dinas Kesehatan Sulsel, dan seluruh stakeholder lainnya. (*)
