Makassar, Sulsel – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominf-SP) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) melalui Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Pemerintahan Daerah di Hotel Novotel Makassar, Kamis (8/6/2023).
Kegiatan yang rencananya berlangsung selama 2 (dua) hari ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Implementasi Digitalisasi Pemerintahan Daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Diskominfo, Kepala Bidang, dan staf IT Lingkup Kabupaten/Kota se-Sulsel serta perwakilan OPD Lingkup Pemprov Sulsel.
Dalam sambutannya mewakili Pj. Sekda Prov. Sulsel, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Andi Mappatoba menyampaikan bahwa capaian sasaran untuk sinergi pelaksanaan digitalisasi pemerintahan daerah merupakan bagian dari paradigma baru dalam sistem pemerintahan saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan melalui Dinas Kominfo telah melaksanakan dan mengajukan kerangka kerja dan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada kegiatan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik kepada Kemenpan-RB untuk mendapatkan penilaian evaluasi dan pemantauan,” kata Andi Mappatoba.
Ditambahkannya lagi bahwa pada tahun 2022 pelaksanaan evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan oleh Kemenpan-RB dengan 47 indikator penilaian.
“Sekarang ini penyesuaian untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai maksimal, sesuai dengan kondisi real di tingkat pemerintah daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dengan diterapkannya instrumen baru tersebut, tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah, terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai.
“Hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, di mana hasil penilaian tahun 2022 merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal,” jelasnya.
Dengan kondisi yang ada di Pemprov Sulsel dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulsel saat ini, ia meminta agar kedepannya OPD yang terlibat secara langsung dalam pengisian serta penyiapan eviden pendukung dapat berkolaborasi dan bersinergi secara intens dan lintas sektoral urusan dengan Diskominfo-SP Prov. Sulsel sebagai pelaksana atau koordinator penginputan.
“Hal ini untuk memaksimalkan koordinasi antara Tim Pengarah dan Tim Koordinasi Internal Pemerintah Daerah dalam percepatan serta pembenahan beberapa indikator SPBE yang dinilai, sehingga level kematangan dan evidennya dapat terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Andi Mappatoba berharap dengan kegiatan tersebut akan diperoleh kesamaan presepsi dalam menyelaraskan serta mempertajam indikator dalam rangka optimalisasi pencapaian kematangan SPBE di seluruh instansi penyelenggara pemerintahan daerah, khususnya di Sulsel.
“Kami juga berharap kegiatan ini bisa menjadi pondasi dalam melakukan transformasi digital, terutama di bidang pemerintahan. Penerapan pemerintahan berbasis sistem elektronik secara baik dan berkualitas tentunya sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah menuju implementasi smart city, di mana masyarakat dapat menerima manfaat dari setiap layanan pemerintah secara efektif, mudah, transparan dan terukur”, pungkasnya. (*)
