Barru, Sulsel – Hutan dan pertanahan, berdasarkan regulasi bukanlah kewenangan Pemerintah Daerah, olehnya, diperlukan komunikasi dengan pemangku kewenangan selaku institusi yang memiliki urusan ini. Menariknya, komunikasi harmonis yang terbangun dengan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) dan Citra Barru yang menasional membuat Barru dikunjungi Pejabat Eselon I, Kementerian ATR/BPN RI.
Setelah memimpin gelar Apel Operasi Lilin 2020, Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si. menerima kunjungan kehormatan dari Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN RI, Dr. Andi Tenrisau SH, di Kantor Bupati Barru, Senin (21/12/2020).
Dirjen Andi Tenrisau yang hadir bersama rombongan, nampak dengan disiplin menggunakan protokol kesehatan Covid-19. Disebutkannya harapan agar Pemda Barru mengoptimalkan pemanfaatan hasil landreform dan hasil program TORA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita berharap, agar tanah negara yang diserahkan ke masyarakat, agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya, dan Pemda membangun infrastruktur pendukung ke lokasi,” sebut Dr. Andi Tenrisau.
Beliau bahkan mengungkap, bahwa kementerian ATR/BPN RI, akan berupaya menambah alokasi lahan yang akan diserahkan melalui beberapa program di institusinya, yang disambut antusias dan apresiasi besar oleh Pemda Barru.
Bupati Suardi Saleh, yang sejak awal ungkap rasa bahagia atas kehadiran pejabat eselon I ini, yang dibersamai Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Ir. Andry Novijandry, dan Kakanwil ATR/BPN Sulsel, Bambang Priono. Beliau bersama pejabat Pemda, Forkopimda, dan Pejabat Kantor BPN Barru, menyebutkan kehadiran rombongan ini sebagai bentuk silaturahmi dan bakal menambah wawasan dan implementasi terhadap reforma agraria di Barru.
“Pemda Barru memandang (kunjungan) ini menunjukkan komitmen bersama dalam rangka penyelesaian pertanahan di kawasan hutan melalui program TORA,” sambut Bupati Barru yang senantiasa hangat dan akrab dengan rombongan Dirjen.
Kemudian, hal ini akan menjadi bagian meretas problematika kawasan hutan yang dikelola masyarakat baik berupa pertanian, perkebunan, permukiman, atau peruntukan lainnya. Apalagi, masyarakat yang terus berkembang dimaklumi jika memerlukan pengembangan dalam hal ruang.
Program TORA serta tanah sebagai objek landreform, dengan kegiatan antara lain redistribusi tanah dengan pemberian sertifikat, atau penyerahan hak kepada masyarakat, sebagai kebijakan terstruktur Pemerintah Pusat dan difasilitasi serius oleh Pemerintah Kabupaten Barru.
Dihadapan Dirjen, Bupati Suardi Saleh, dengan lugas memaparkan berdasarkan data, konstruksi geografis wilayah Barru, khususnya kawasan hutan lindung maupun kawasan budidaya.
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur dengan pelepasan sebagian kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas,” ujar Bupati yang pada Pemilukada serentak 9 Desember lalu, kembali dipilih memimpin Barru di periode 2021-2026 nantinya.
Berdasarkan data, telah diupayakan untuk mewadahi 7 kecamatan di Barru, terdapat 2.103 Ha dengan 3.472 bidang di tahun 2020 ini, yang telah terlaksana. Hal ini, akan berkesinambungan dengan perencanaan di Tahun 2021, yang ikuti program landreform sekira 3.000 bidang.
Semua ini, merupakan upaya terkoordinasi kebijakan pemerintah pusat, bersama Kepala BPN Barru bersama Pemda Barru serta Pemprov Sulsel, dalam mengurangi potensi konflik serta memperjelas posisi hukum masyarakat. Penyambutan kunjungan kerja Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR BPN RI, dilanjutkan dengan kunjungan peninjauan lapangan, di beberapa lokasi tanah objek reformasi agraria (TORA), di Tanete Riaja. (Hum/Rill)
