Beritasulsel.com – Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp245 miliar menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dalam merealisasikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Taufan Pawe, menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah.
Dalam kunjungan kerjanya di Kantor Bupati Pangkep, Kamis (9/4/2026), Taufan Pawe mengakui bahwa pengurangan dana transfer dari pusat secara otomatis menekan ruang gerak fiskal daerah.
Namun, ia menegaskan bahwa ketergantungan terhadap dana pusat harus mulai dikurangi melalui optimalisasi potensi lokal.
”Kehadiran saya di Pangkep salah satunya adalah untuk mendiskusikan bagaimana kemandirian fiskal daerah dapat menjadi solusi konkret di tengah pemotongan TKD. Daerah tidak boleh hanya bersandar pada transfer pusat, tetapi harus kreatif menggali sumber-sumber pendapatan baru,” ujar Taufan di hadapan jajaran Pemkab Pangkep.
Bupati Pangkep Yusran Lalogau mengungkapkan bahwa angka Rp245 miliar bukanlah jumlah yang kecil.
Pemangkasan ini diakui sangat memengaruhi progres pencapaian target-target dalam RPJMD yang telah disusun.
”Kami berupaya keras menyesuaikan kebijakan dengan arahan pemerintah pusat. Namun, harus diakui pemotongan TKD sebesar Rp245 miliar ini sangat memengaruhi progres RPJMD kami. Banyak program yang harus dihitung ulang skalanya,” kata Bupati.
Sebagai solusi, Taufan Pawe yang memiliki latar belakang sukses mengelola fiskal saat menjabat Wali Kota Parepare, menyarankan agar Pemkab Pangkep melakukan pemetaan ulang terhadap aset dan sektor-sektor yang potensial menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Beberapa poin kunci yang ditekankan Taufan Pawe meliputi:
Optimalisasi BUMD/BLUD, Memastikan badan usaha daerah memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah, bukan justru menjadi beban fiskal.
Kualitas Perencanaan: Menghindari “program keinginan” dan berfokus pada “program kebutuhan” yang memiliki multiplier effect bagi ekonomi warga.
Memastikan setiap Anggaran yang dikeluarkan selaras dengan prioritas nasional agar daerah tetap mendapatkan insentif dari pusat.
”Saya akan membawa aspirasi ini ke rapat Banggar bersama Menteri Keuangan. Kita perlu memperjuangkan agar daerah yang memiliki tata kelola baik tidak dipukul rata dengan pemotongan anggaran, namun di sisi lain, daerah juga harus membuktikan diri melalui kemandirian fiskal,” pungkasnya. (*)
