Beritasulsel.com – Pelepasan kontingen Kota Parepare menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026 diwarnai sejumlah persoalan. Selain tidak dihadiri Wali Kota Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto, para atlet juga harus menerima kenyataan minimnya fasilitas, termasuk belum tersedianya seragam kontingen.
Prosesi pelepasan yang berlangsung di Auditorium BJ Habibie, Kamis malam (5/11/2026), akhirnya diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Parepare, Rustan Asta.
Dalam kesempatan tersebut, Rustan menyerahkan bendera pataka kepada Ketua Kontingen Parepare, Mardiah, yang juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Parepare.
Ketidakhadiran kepala daerah menjadi perhatian tersendiri dalam agenda pemberangkatan atlet yang membawa nama Kota Parepare di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Rustan menjelaskan, Wali Kota Tasming Hamid tidak dapat menghadiri kegiatan karena memiliki agenda bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri di tingkat provinsi.
Melalui sambutan tertulis yang dibacakan Rustan, Wali Kota berharap ketidakhadirannya tidak mengurangi semangat para atlet untuk bertanding dan mengharumkan nama daerah.
Namun, persoalan yang mewarnai pelepasan kontingen tidak berhenti pada absennya pimpinan daerah.
Sejumlah atlet yang hadir terlihat tidak mengenakan seragam resmi kontingen. Mereka hanya menggunakan kaos biasa maupun pakaian dari cabang olahraga masing-masing.
Ironisnya, seragam kontingen justru terlihat dikenakan sejumlah pejabat dan pengurus yang hadir, di antaranya Ketua Kontingen Mardiah, Ketua KONI Parepare Fadly Agoes Mante, serta Wakil Ketua DPRD Parepare Suyuti.
Penyerahan seragam secara simbolis hanya dilakukan kepada dua atlet perwakilan putra dan putri.
Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar atlet sebelum diberangkatkan ke arena pertandingan.
Ofisial cabang olahraga pencak silat, Andi Azwar, mengungkapkan fasilitas yang diterima kontingen kali ini jauh berbeda dibandingkan pelaksanaan Porprov sebelumnya.
Menurutnya, pada pelaksanaan terdahulu, kebutuhan perlengkapan atlet tersedia lebih lengkap, mulai dari pakaian hingga perlengkapan lainnya.
Sementara kali ini, dukungan yang diterima kontingen dinilai jauh lebih terbatas.
Persoalan seragam tersebut sebelumnya juga telah mencuat bersamaan dengan belum jelasnya pencairan anggaran untuk kebutuhan kontingen.
Ketua KONI Parepare, Fadly Agoes Mante, sebelumnya mengungkapkan keterlambatan anggaran membuat sejumlah cabang olahraga harus menggunakan dana talangan dari pengurus masing-masing untuk memberangkatkan atlet.
Keterbatasan pembiayaan bahkan disebut berdampak terhadap intensitas latihan atlet menjelang pertandingan.
Dalam rapat persiapan kontingen pada Rabu (4/11/2026), Fadly menyebut persoalan pencairan anggaran berkaitan dengan mekanisme administrasi di dinas terkait. Anggaran Porprov tahun ini melekat sebagai kegiatan dinas, bukan disalurkan melalui hibah kepada KONI.
Di tengah kondisi tersebut, KONI mendorong cabang olahraga memaksimalkan dana hibah sebesar Rp1,5 juta per cabang olahraga sembari mengupayakan dana talangan.
Pada malam pelepasan, persoalan lain juga masih membayangi para atlet dan ofisial. Di antaranya ketidakjelasan uang transportasi harian, konsumsi, hingga besaran bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali.
Fadly mengakui sejumlah kebutuhan tersebut masih menjadi pertanyaan di kalangan kontingen.
Meski demikian, ia tetap meminta seluruh atlet menjaga semangat dan menunjukkan kemampuan terbaik dalam pertandingan.
Ia menyebut kontingen Parepare kali ini menjadi salah satu rombongan terbesar sepanjang sejarah keikutsertaan daerah tersebut di Porprov, dengan total 574 orang, terdiri atas 382 atlet dan 192 manajer serta ofisial.
“Kita tidak punya seragam, tapi kita punya semangat,” ungkap Fadly dalam sambutannya.
Besarnya jumlah atlet yang diberangkatkan tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Parepare. Namun, kondisi fasilitas dan ketidakpastian dukungan pembiayaan menghadirkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan maksimal kepada para atlet.
Di satu sisi, atlet dituntut berjuang membawa nama daerah dan mengejar prestasi. Di sisi lain, sejumlah kebutuhan penunjang mereka justru belum sepenuhnya mendapatkan kepastian.
Situasi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Parepare, khususnya dalam memastikan pembinaan dan dukungan terhadap olahraga tidak hanya terlihat saat seremoni pelepasan, tetapi juga diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan atlet sejak masa persiapan hingga pertandingan. (*)
