Jeneponto- Ketua DPW Laskar Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LPK-RI) Sulawesi Selatan, Supriadi Tompo, menyoroti kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto yang diduga tumpul dan tebang pilih dalam upaya penegakkan Hukum di kabupaten Jeneponto.
“Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden,” ucap Supriadi Tompo kepada Beritasulsel.com, jaringan Beritasatu.com. Saat dikonfirmasi Rabu (19/2/2025) Siang.
Supriadi Tompo menyayangkan cita-cita luhur lembaga Penegak Hukum yang seharusnya tegak lurus tak pandang bulu itu, tak mampu terwujud dengan baik di Jeneponto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu disinyalir Supriadi Tompo, akibat beberapa permasalahan mendasar dalam upaya penegakkan hukum yang masih mandek hingga saat ini.
“Contohnya, kasus pupuk di Dinas Pertanian, sudah ada yang ditahan, kenapa 2 distributor pupuk lainnya tidak disentuh,” tegas Supriadi Tompo mempertanyakan kinerja Kejari Jeneponto.
Selain itu, kata Supriadi, kasus pembagian bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), dan kasus pembagian bantuan hewan ternak (kuda, sapi, dan kambing).
“Kami selalu bertanya-tanya, karena di dalam kelompok itu diduga ada namanya kelompok tani “berdasi” yang ikut mendapatkan manfaat, siapakah itu,” imbuh Karaeng Tompo, sapaan akrab Supriadi Tompo.
Ia juga menyoroti kasus lainnya yang sudah dilaporkan oleh beberapa LSM maupun Aktivis, seperti kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Jeneponto, khususnya pada bidang bina marga dan bidang cipta karya.
“Ini yang kita butuhkan kepastian Hukumnya, kapan dilakukan eksekusi oleh Kejari Jeneponto? Sessaji teman-teman melapor!,” ujar Karaeng Tompo kecewa dengan penanganan kasus yang lambat oleh Kejari Jeneponto.
Begitupun anggaran makan minum Pimpinan DPRD Jeneponto yang diduga ditilep oleh para unsur Pimpinan. Supriadi menganggap kasusnya sama dengan kasus di kabupaten Bantaeng.
“Kenapa Kejari Jeneponto tidak bisa tuntaskan itu, sedangkan Bantaeng sudah selesai, padahal kasusnya kan sama,” tanya Supriadi bingung dengan cara kerja Kejari Jeneponto.
Kasus lainnya yang disorot oleh Ketua LPK RI Sulsel tersebut yakni kasus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto, salah satunya kasus penggandaan soal belum juga ada kejelasannya. Selain itu, kasus yang baru-baru ini viral di media sosial terkait proyek pembangunan di Dinas tersebut.
Ia juga menyoroti kasus di Dinas Kesehatan Jeneponto tidak ada tindak lanjut sama sekali oleh Kejari Jeneponto terkait proyek pembangunan di Puskesmas Bontomatene, Bululoe, dan Labkesda Dinas Kesehatan Jeneponto.
Kami bingung, kata Supriadi Tompo, kenapa tidak ada tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Jeneponto.
“Kami mau Kejari perlihatkan tajinya. Teman-teman LSM dan Wartawan sudah maksimal mengawal kegiatan yang dianggarkan APBD maupun APBN itu,” ungkap Supriadi.
Selain itu, katanya, selama ada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jeneponto yang baru, kami belum bisa mengatakan bahwa sudah ada yang dieksekusi dari kasus-kasus yg terpending maupun kasus lama di Jeneponto.
“Ada apa dengan Kepala Kejaksaan sehingga semua kasus itu belum bisa dituntaskan? Saya tak bilang bahwa Kejaksaan itu masuk angin atau angin masuk yah!,” ucap Supriadi Tompo sembari menikmati Sarabba di kedai Zahra.
